Kepala BNPB: Keselamatan rakyat Indonesia adalah hukum tertinggi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan negara wajib melindungi rakyat dan tumpah darah Indonesia karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Saya ingin mengutip sebuah pernyataan dalam bahasa Latin. Salus populi suprema lex, yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Doni dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana yang diadakan di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa.

Doni mengatakan BNPB sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi musim penghujan yang bisa menimbulkan sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Awal 2019 telah terjadi sejumlah bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung di sejumlah daerah yang menyebabkan korban jiwa tidak sedikit. Kejadian-kejadian tersebut harus menjadi pengalaman sehingga seluruh pihak lebih bersiap dalam menghadapi ancaman bencana ke depan.

"Kalau ada keadaan bencana, rakyat yang memerlukan bantuan harus mendapat prioritas. Kita tidak ingin ancaman menimbulkan kerugian besar," tuturnya.

Karena itu, BNPB mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang dan melibatkan banyak pihak, termasuk dunia usaha.

"Saya lihat yang diundang banyak yang hadir. Bahkan masing-masing komando daerah militer juga ada perwakilannya. Pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa membuat kita lebih baik dalam melayani rakyat dalam kesiapsiagaan bencana," katanya.

BNPB mengadakan rapat koordinasi penanganan darurat bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung di Ruang Serba Guna Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB.

Pihak-pihak yang diundang dalam rapat tersebut adalah kementerian/lembaga, organisasi kemasyarakatan, BPBD, TNI/Polri yang meliputi seluruh kepolisian daerah dan komando resor militer, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga usaha.