Jakarta (ANTARA) - Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menyebut terdapat kekurangan tenaga hakim di sejumlah pengadilan di Indonesia.
"Kami merasakan kami ini sudah kekurangan tenaga hakim. Banyak pengadilan kelas II di beberapa daerah sudah minta dispensasi kepada Ketua MA untuk bersidang dengan hakim tunggal," kata Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Jumat.
Ia menuturkan pengadilan yang mengajukan dispensasi menyebut hanya memiliki 3-5 hakim dan jumlah hakim itu tidak mencukupi untuk persidangan selalu dengan majelis.
Menanggapi permintaan dispensasi itu, tercatat selama 2019, Ketua Mahkamah Agung menerbitkan 131 surat izin melakukan persidangan hakim tunggal di pengadilan negeri, pengadilan agama dan mahkamah syariah.
"Dalam surat dispensasi sidang dengan hakim tunggal saya tambahkan catatan apabila jumlah hakim cukup otomatis sidang majelis hakim agar tidak perlu dibatalkan dispensasi, akan makan waktu lama," ungkap Hatta Ali.
Apalagi sepanjang 2019, sebanyak 59 hakim meninggal dunia dengan rincian 23 orang hakim peradilan agama, 34 hakim peradilan umum dan dua hakim agung.
Mayoritas hakim yang meninggal tersebut, tutur dia, disebabkan sakit jantung dan tidak mendapatkan perawatan terbaik karena tidak ditanggung BPJS.
Diharapkan kekurangan tenaga hakim akan segera teratasi dengan adanya 1.585 orang calon hakim yang sedang menyelesaikan program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu.
Kandidat yang berhasil menyelesaikan program itu akan segera diusulkan menjadi hakim untuk mengisi formasi di pengadilan-pengadilan yang kekurangan tenaga hakim, khususnya pengadilan baru dioperasikan.
Berita Terkait
Sebanyak enam calon hakim ad hoc HAM di MA lolos seleksi kualitas
Rabu, 3 April 2024 20:05
KPK menunggu salinan putusan kasasi MA untuk Bupati Mimika-Papua
Selasa, 2 April 2024 18:12
KPK sebutkan gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh mencapai Rp9 miliar
Jumat, 29 Maret 2024 5:00
Hakim MA pangkas hukuman mantan Direktur RSUD Praya jadi 7,5 tahun
Senin, 18 Maret 2024 16:19
MA tolak kasasi mantan Kadistan Bima terkait korupsi saprodi
Kamis, 7 Maret 2024 16:07
MA vonis mantan Kadis LHK Sabang empat tahun penjara
Kamis, 14 Desember 2023 19:17
Kejati NTB segera mengeksekusi penahanan terdakwa korupsi asrama haji
Rabu, 11 Oktober 2023 18:17
MA membatalkan vonis bebas dua terdakwa korupsi dana bansos
Selasa, 10 Oktober 2023 17:36