Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pemerintah Indonesia bisa berperan aktif menjadi penengah konflik antara pemerintah China dengan etnis muslim Uighur.
"Kami mendesak Pemerintah Indonesia speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim Uighur," kata Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Mardani mengatakan, ada empat peran aktif yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjadi penegah konflik Beijing-Uighur.
Pertama menurut dia, pemerintah bisa merangkul etnis Muslim Hui di Tiongkok yang memiliki hubungan baik dengan Beijing agar menjadi fasilitator mengusahakan penyelesaian konflik.
"Menghentikan kekerasan Beijing kepada muslim Uighur dan mengajak kelompok Uighur agar tidak memberontak memisahkan diri," ujarnya.
Langkah kedua menurut dia, pemerintah China bisa belajar dari Indonesia terkait bagaimana Islam menjadi representasi agama yang damai sehingga tidak perlu takut karena separatisme bukan bagaian dari ajaran Islam.
Ketua DPP PKS itu menilai, pemerintah China bisa diperkenalkan Islam yang damai sehingga tidak perlu takut ancaman etnis muslim Uighur.
Dia mengatakan langkah ketiga, pemerintah Indonesia bisa mendorong negara-negara di ASEAN untuk berperan aktif menjadi mediator antara Uighur dan pemerintah China seperti ASEAN bersatu menyelesaikan konflik etnis Rohingya di Myanmar.
"Keempat, pemerintah harus mendesak pemerintah Beijing untuk menghentikan cara-cara kekerasan dan diskriminatif pada kamp-kamp re-edukasi. when we use violent , we don't get a get a good aim," ujarnya.
Dia mengingatkan, untuk membangun perdamaian, pemerintah China harus lebih mengedepankan cara-cara damai dan terus membangun Xinjiang.
Selain itu dia mengatakan, DPR melalui Komisi I dan BKSAP juga akan melakukan diplomasi antar-lembaga kepada Kongres Rakyat Nasional untuk mendorong pemerintah China menghentikan cara-cara kekerasan kepada entis muslim Uighur.
