Kaleidoskop OJK 2019: peningkatan literasi keuangan masyarakat NTB tertinggi ke-2 di Indonesia

id OJK NTB,Literasi Keuangan,Kaleidoskop 2019

Kaleidoskop OJK 2019: peningkatan literasi keuangan masyarakat NTB tertinggi ke-2 di Indonesia

Capacity Building Direksi dan Pimpinan IJK di NTB oleh Coach Andri Daulay, 5 Desember 2019. (Foto OJK NTB)

Mataram (ANTARA) - Sepanjang tahun 2019, berbagai dinamika politik dan ekonomi membayangi perjalanan bangsa Indonesia, tak terkecuali masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pemulihan pasca gempa tahun 2018 secara langsung dan tidak langsung juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui partisipasi aktif industri jasa keuangan (IJK) di daerah. Masyarakat dengan literasi dan inklusi keuangan yang baik menjadi kunci dalam peningkatan akses keuangan, yang bermuara pada masyarakat sejahtera.

OJK telah menyelenggarakan 40 kegiatan edukasi keuangan, berkolaborasi dengan industri jasa keuangan, civitas akademika, organisasi sosial kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk seminar, sosialisasi, lomba, expo dan pameran keuangan, diikuti oleh 10.959 orang peserta dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di wilayah NTB.
Masyarakat memenuhi Bazar Ramadhan FKIJK NTB di Lapangan Tanjung-KLU, 25 Mei 2019. (Foto OJK NTB)

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Pasar Keuangan Rakyat NTB, yang dilaksanakan sebagai rangkaian acara HUT Kabupaten Lombok Tengah di Alun-Alun Tastura Praya pada tanggal 18-23 Oktober 2019. 

Sinergi OJK bersama para pemangku kepentingan berbuah hasil yang positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2019, NTB berhasil mencatatkan pertumbuhan tingkat literasi tertinggi ke-2 di Indonesia sebesar 61 persen, dari posisi 21,5 persen (2016) menjadi 34,65 persen. 

Hal itu penting karena masyarakat yang well-literate tidak hanya mampu menginvestasikan dananya pada instrumen keuangan yang menguntungkan, tetapi juga aman, sehingga terhindar dari bujuk rayu investasi bodong. 
Seminar Nasional Fintech kepada di Aula Universitas Mataram, 26 Maret 2019. (Foto OJK NTB)

OJK selaku Ketua Satgas Waspada Investasi Daerah NTB secara rutin melakukan sosialisasi mengenai waspada investasi ilegal, salah satunya melalui workshop kepada civitas akademika perguruan tinggi se-Pulau Lombok, dengan mengundang tim Satgas Waspada Investasi Pusat pada 23 Desember 2019. Peningkatan akses keuangan juga menjadi perhatian OJK. 
Workshop Waspada Investasi Ilegal kepada PT se Pulau Lombok di Aula Universitas Muhammadiyah Mataram, 23 Desember 2019. (Foto OJK NTB)

Melalui wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB dan Kota Bima, terselenggara 7 kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku usaha ekonomi unggulan dengan IJK secara langsung, dalam upaya untuk memberantas keberadaan rentenir di daerah. 
Edukasi Keuangan kepada Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) DPD NTB, 16 Mei 2019. (Foto OJK NTB)

Selanjutnya OJK menginisiasi kerjasama 3 BPR dan Asuransi Jasindo untuk kolaborasi produk keuangan, sehingga komunitas peternak sapi yang non-bankable dapat mengakses permodalan. Perjanjian kerjasama BPR dan Asuransi Jasindo ini merupakan yang pertama di Indonesia. 
Penyerahan Plakat Stan IJK Terbaik oleh Wakil Bupati Lombok Tengah pada Pasar Keuangan Rakyat NTB di Praya, 18-23 Oktober 2019. (Foto OJK NTB) (1)
Akses permodalan juga diperluas melalui pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) Ahmad Taqiuddin Mansur (ATQIA) sebagai BWM pertama di wilayah Bali Nusa Tenggara, yang dapat diakses oleh pelaku usaha mikro tanpa mensyaratkan agunan pembiayaan.
Penyerahan Izin Pendirian BWM ATQIA di Bonder-Lombok Tengah, 3 Juli 2019. (Foto OJK NTB)

Dalam rangka menjaga daya saing IJK di wilayah NTB, OJK mendorong penguatan kapasitas bisnis dan peningkatan kompetensi pengurus. Evaluasi kinerja BPR dan BPRS dilakukan secara rutin pada tiap semester untuk memberi gambaran dan arah pengembangan BPR dan BPRS. 
Penandatanganan PKS antara 3 BPR dan Asuransi Jasindo untuk Perluasan Akses Modal Peternak Sapi Kota Bima, 23 September 2019. (Foto OJK NTB) 

OJK juga menhelat kegiatan diskusi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi kepada BPR dan BPRS yang akan melakukan proses tersebut. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan mempercepat pemenuhan ketentuan modal inti minimum BPR dan BPRS, dimana terdapat 17 BPR yang berpotensi untuk merger menjadi 3 grup BPR. 
Edukasi Keuangan kepada Pelaku Wisata Taman Nasional Tambora, 18 November 2019. (Foto OJK NTB)

Selanjutnya OJK menyelenggarakan capacity building kepada 120 orang direksi dan pimpinan IJK di NTB, dengan mengundang international NLP trainer Andri Daulay. Materi yang diangkat merupakan topik hangat dalam dunia keuangan saat ini, yakni mengenai business conduct issues, managing people performance, dan marketing influencing strategy.
Edukasi Keuangan kepada Anggota Bhayangkari Daerah NTB, 23 Januari 2019. (Foto OJK NTB) 

Di sisi lain, OJK mendorong IJK untuk berkontribusi terhadap lingkungan sosial masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan Bazar Ramadhan kepada warga korban gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Berlokasi di Lapangan Tanjung, kegiatan yang diwadahi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB tersebut diikuti oleh puluhan IJK yang membuka stan sembako murah dan baju bagus pakai, serta diikuti oleh ribuan orang. 
Edukasi Keuangan kepada Nelayan di Pulau Bungin-Sumbawa, 14 Maret 2019. (Foto OJK NTB)

FKIJK NTB juga membangun kebersamaan melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) IJK NTB yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, dan IJK di Pulau Lombok. OJK juga menginisiasi pembentukan FKIJK wilayah Sumbawa pada tanggal 31 Januari 2019, setelah sebelumnya FKIJK wilayah Bima dibentuk pada tahun 2018. Industri jasa keuangan pun berhasil tumbuh di atas rata-rata nasional. 
Pembukaan PORSENI IJK NTB 2019 di halaman gedung Bank Indonesia, 3-25 Agustus 2019. (Foto OJK NTB)

Pada posisi bulan Oktober 2019, aset, kredit, dan dana pihak ketiga perbankan tumbuh masing-masing 20,92 persen, 15,57 persen, dan 12,03 persen (ytd). Non performing loan (NPL) sebesar 1,58 persen, jauh dibawah nasional 2,83 persen.

Pertumbuhan di atas rata-rata nasional ini juga tercermin pada sektor industri keuangan non bank, seperti piutang perusahaan pembiayaan, investasi dan aset dana pensiun. Pasar modal tidak mau ketinggalan menunjukkan performa yang ciamik. Jumlah investor saham dan reksadana di NTB tercatat tumbuh signifikan 60,31 persen dan 102,92 persen (yoy). 
Edukasi Keuangan kepada Petani Garam bersama Bupati Bima, 21 Mei 2019. (Foto OJK NTB)

Begitu pula dengan bank kebanggaan masyarakat NTB, Bank NTB Syariah. Pasca konversi menjadi bank umum syariah pada tahun 2018, Bank NTB Syariah justru berhasil mencatatkan pertumbuhan aset tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yakni sebesar 50,17 persen (ytd) pada posisi November 2019. 

Bank NTB Syariah juga mencatatkan prestasi sebagai bank pembangunan daerah penyalur FLPP (rumah subsidi) pertama di Indonesia.
Pembekalan Keuangan Peserta Diksarmil Resimen Mahasiswa NTB, 25 November 2019. (Foto OJK NTB)

OJK juga terus berupaya memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 662 layanan pengecekan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan 285 layanan konsultasi dan pengaduan diberikan sepanjang tahun 2019. 

Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.
Edukasi Keuangan dan Waspada Investasi Bodong bersama Wartawan Ekbis NTB di Gili Gede, 23 November 2019. (Foto OJK NTB)
Pewarta :
Editor: Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar