Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kader PDIP Harun Masiku (HAR) yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 agar menyerahkan diri.
"KPK meminta tersangka HAR segera menyerahkan diri ke KPK dan pada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap kooperatif," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis.
KPK telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima, yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).
Sedangkan sebagai pemberi, yakni Harun dan Saeful (SAE) dari unsur swasta.
Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW).
Dalam konstruksi, KPK menjelaskan bahwa pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni advokat mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
"Pengajuan gugatan materi ini terkait dengan meninggalnya caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas pada Maret 2019," ungkap Lili.
Gugatan itu kemudian dikabulkan MA pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu.
"Penetapan MA ini kemudian menjadi dasar PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan HAR sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut," katanya.
Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti almarhum Nazarudin Kiemas yang juga adik dari mendiang Taufik Kiemas.
Dua pekan kemudian atau tanggal 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa MA dan pada 23 September mengirimkan surat berisi penetapan caleg.
"SAE menghubungi ATF dan melakukan lobi untuk mengabulkan HAR sebagai PAW," ujar Lili.
Berita Terkait
10 orang terjaring dalam OTT KPK di Sidoarjo
Sabtu, 27 Januari 2024 9:29
Menkopulhukam mengingatkan kasus Kabasarnas harus fokus pada penanganan korupsi
Sabtu, 29 Juli 2023 21:43
Ironi Wali Kota Bandung paginya minta pejabat jujur, sorenya terkena OTT KPK
Minggu, 16 April 2023 18:11
Terima suap, Wali Kota Bandung Plesiran ke Thailand dan beli sepatu LV
Minggu, 16 April 2023 3:34
Berikut konstruksi kasus korupsi Bandung Smart City yang seret Yana Mulyana
Minggu, 16 April 2023 3:23
Berikut daftar nama 6 tersangka OTT Wali Kota Bandung di antaranya Kadishub
Minggu, 16 April 2023 2:43
Profil dan biodata Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang terjaring OTT KPK
Sabtu, 15 April 2023 17:59
Ready to help KPK resolve railway corruption case
Jumat, 14 April 2023 7:08