Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diminta tidak gegabah memberikan izin pembangunan kereta gantung yang akan mengambil latar Taman Nasional Gunung Rinjani.
Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) DPRD NTB, Lalu Budi Suryata berharap kepada pemerintah provinsi untuk tidak gegabah dan tergesa-gesa dalam bertindak. Karena banyak hal yang dirasakan jauh lebih penting daripada harus membangun kereta gantung.
"Saya harap pemerintah jangan tergesa-gesa dan gegabah memberikan izin rekomendasi pembangunan kereta gantung," tegasnya, Minggu.
Baca juga: Kereta gantung Gunung Rinjani ditolak masyarakat adat Bayan
Menurutnya, sikap kehati-hatian dinilainya perlu karena dikhawatirkan akan semakin memperparah kerusakan lingkungan.
"Saya pikir pemerintah harus hati-hati, dan harus membuat semacam studi kelayakan atau FS (Feasibility Study)-nya. Karena memang semuanya harus jelas," kata anggota DPRD NTB Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat itu.
Menurut Budi, studi kelayakan perlu dilakukan guna melihat layak atau tidaknya pembangunan tersebut sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat dan lingkungan di kawasan tersebut.
"Perlu kajian matang, mulai dari sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Begitu juga dari sisi ketenagakerjaan harus diperhitungkan. Jangan sampai kemudian dibangun menimbulkan persoalan baru," katanya.
Baca juga: Pelaku jasa pendakian Gunung Rinjani tolak rencana pembangunan kereta gantung
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa itu mengkhawatirkan pembangunan itu tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, karena, jangan sampai masyarakat khususnya yang berada di lingkar Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) hanya menjadi penonton.
"Jangan sampai masyarakat nganggur. Karena saya tidak setuju kalau itu (kereta gantung) dibangun tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Lalu Budi Suryata.
Meski demikian, politisi asal PDI Perjuangan itu pada dasarnya menyambut baik dan menilai gagasan pemprov adalah wajar dan sah-sah saja. Asalkan selama itu dapat memberikan manfaat yang baik bagi NTB atau masyarakat khususnya.
"Wajar dan sah-sah saja atas apa yang akan dilakukan itu, tetapi harus matang, rencana aksi terukur dan perlu dilakukan evaluasi," ucapnya.
Baca juga: Ini bukti dari Piagam untuk jaga Gunung Rinjani
Berita Terkait
Ratusan pendaki Gunung Rinjani Lombok tak miliki tiket diminta turun
Rabu, 17 April 2024 10:50
Jalur pendakian Gunung Rinjani Lombok dibuka kembali
Senin, 1 April 2024 11:13
Personel TNI bersihkan sampah di Kawasan Gunung Rinjani Lombok
Senin, 5 Februari 2024 19:32
Ratusan personel TNI, Polri dan ASN hijaukan kawasan Gunung Rinjani
Kamis, 1 Februari 2024 13:22
Menjajaki potensi Kopi Sembalun dari kaki Gunung Rinjani di pasar global
Senin, 29 Januari 2024 16:33
Ratusan personel TNI, Polri dan ASN siap tanam pohon di Gunung Rinjani
Kamis, 25 Januari 2024 8:13
Foto udara kawasan wisata Sembalun
Senin, 22 Januari 2024 15:17
Wisata Gunung Rinjani Lombok hasilkan PNBP Rp14,71 miliar pada 2023
Jumat, 19 Januari 2024 16:52