Dana Bergulir Rp1,2 Triliun Dialihkan Ke LPDB-KUMKM

Mataram (Antara NTB) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah Braman Setyo mengungkapkan dari dana Rp1,2 triliun yang digulirkan periode tahun 2000-2007, sekitar Rp894 miliar sudah dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM.

Sebenarnya, total plafon dana bergulir program Kementerian Koperasi dan UKM periode 2000-2007 sebesar Rp3,2 triliun. Namun setelah dilakukan apraisal pada tahun 2009, didapatkan potensi dana yang dapat dikembalikan sebesar Rp1,2 triliun.

"Dana bergulir ini sifatnya revolving dari APBN, makanya harus dikembalikan ke rekening LPDB KUMKM, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Keuangan 219/2009 dan Kepmenkop UKM yang mengamanatkan pengalihan dana bergulir dari program kementrian ke LPDB-KUMKM," kata Braman pada acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2017, di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.

Di acara yang dihadiri Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprapto, Sesdep Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Halomoan Tamba, Kadiskop dan UKM Provinsi NTB H Lalu Saswadi, dan Dirkeu LPDB KUMKM Ahmad Nizar, Braman menambahkan bahwa dana bergulir sebesar Rp1,2 triliun itu berada di sekitar 419 koperasi di seluruh Indonesia.

Pihaknya sudah melakukan program pengalihan rekening dana bergulir ini di enam provinsi. Di antaranya, Jambi, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, dan Lampung.

"Khusus di NTB saat ini, dari dana bergulir sebesar Rp58,5 miliar periode 2000-2007 yang sudah dialihkan ke rekening LPDB KUMKM sebesar Rp10,1 miliar. Target di acara hari ini sebesar Rp4,3 miliar. Jadi, di NTB masih kurang Rp5,7 miliar," kata Braman.

Ia menegaskan akan memberikan penghargaan kepada koperasi-koperasi yang sudah mengembalikan dana bergulir tersebut.

"Yang sudah bisa mengembalikan, maka kami akan memberikan perhatian, bila minta dana bergulir lagi tentu kami akan berikan," kata Braman. Pasalnya, bunga LPDB bisa dibilang yang paling murah dibanding lembaga keuangan lainnya, yaitu, 4,5 persen per tahun untuk sektor riil dan 6 persen per tahun untuk koperasi.

Sehubungan dengan aturan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap pemeriksaannya selalu memantau perkembangan proses pengalihan tersebut dan meminta penjelasan pelaksanaan jumlah dan realisasinya.

"Karenanya, saya berharap, rakor pelaksanaan pengalihan dana bergulir ini dapat menjadi wadah untuk melakukan validasi dana bergulir antara LPDB KUMKM, deputi pelaksana program, dinas yang membidangi koperasi dan UKM dan perbankan pelaksana program yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Braman.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H Lalu Saswadi, menyebutkan jumlah koperasi di NTB sebanyak 4.187 lembaga. Namun yang aktif sebanyak 2.472 atau 59 persen.

Dari yang aktif, yang sudah menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekitar 65 persen. Sementara jumlah pelaku UMKM sebanyak 648.343.

"Koperasi dan UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.420.711 tenaga kerja, ditambah yang bekerja di gerakan koperasi. Dengan jumlah tenaga kerja terserap tersebut, berarti peran serta KUMKM dalam menyerap tenaga kerja sebesar 30 persen dari jumlah penduduk NTB," katanya.

Ia berharap pada tahun depan penyaluran dana bergulir di NTB, bisa lebih ditingkatkan. Apalagi, pihaknya memiliki program untuk mengembangkan koperasi syariah.

Dana bergulir diberikan kepada pelaku KUMKM untuk mendorong percepatan kegiatan ekonomi sektor riil dan produktif masyarakat, khususnya golongan berpendapatan rendah.

"Saat ini, sudah ada sekitar 500 koperasi syariah. Dari jumlah itu, 261 diantaranya sudah memiliki akte koperasi syariah. Kami pun menyambut baik hadirnya Direktorat Pembiayaan Syariah di LPDB-KUMKM," ujarnya. (*)