Komnas HAM siap jadi fasilitator pemerintah dan masyarakat Papua

id komnas ham, kericuhan papua,amnesty international,papua terkini, antaranews.com

Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam. (Willy Irawan)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) siap apabila diminta menjadi fasilitator perdamaian antara pemerintah dan masyarakat Papua.

"Jika masyarakat Papua dan Presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, meminta Komnas HAM untuk menjadi fasilitator perdamaian kami akan lakukan. Kami menyiapkan itu," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, yang paling penting dalam menangani masalah tersebut adalah meletakkan kembali sumber masalah dan ketegangan, salah satu sumber masalah dan ketegangan disebutnya adalah soal bendera bintang kejora.

Soal bendera, ia berpendapat perlu didialogkan dua pihak bendera tersebut merupakan ekspresi kebudayaan atau politik, sedangkan polisi telah menangkap mahasiswa yang mengibarkan bendera tersebut.

Baca juga: Papua Terkini - DPR dukung pemerintah batasi akses WNA ke Papua

Baca juga: Pemblokiran internet, Komnas HAM: Redam ketegangan dengan kepastian

Baca juga: Anggota DPR dukung langkah deportasi empat WNA di Papua


Sementara soal kasus rasial yang terjadi di Surabaya, kata dia, menjadi konfirmasi stigma dan phobia pun harus diselesaikan agar masyarakat Papua setara.

"Tidak terbantahkan banyak ketidakadilan di Papua. Cara menjawab paling mudah adalah keadilan hukum setiap pelaku kejahatan dibawa ke pengadilan," kata dia.

Secara terpisah, Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Puri Kencana menilai Panglima TNI serta Kapolri yang menjadi wakil pemerintah menghadapi persoalan di Papua tidak memiliki alat uji analisis, seperti negosiasi yang tidak menggunakan sudut pandang nasionalisme dalam melihat Papua.

Menurut dia, delegasi yang hadir harus mampu membangun rasa percaya masyarakat Papua, sementara dua figur tersebut dinilainya dapat menimbulkan rasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Ketua Komnas HAM, Komnas Perempuan mau pun Menteri Hukum dan HAM disebutnya dapat menjembatani dengan lebih baik.

"Esensinya bukan lepas atau bersama Indonesia, bagaimana menempatkan ruang sejajar yang menjadi esenssi relasi hubungan dengan Papua," ucap Puri.

Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar