Kontrak huntara pengungsi korban tsunami Palu segera berakhir

id Pengungsi gempa,korban tsunami,pengungsi Kota Palu

Kepala Bappeda Kota Palu Arfan, saat memimpin rapat relokasi mandiri bagi warga terdampak bencana di Kantor Wali Kota Palu, Kamis (27/2/2020) sore. ANTARA/Adha Nadjemuddin

Palu (ANTARA) - Kontrak hunian sementara untuk 205 kepala keluarga korban gempa dan tsunami yang menempati shelter pengungsian di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kota Palu, segera berakhir dan lahan yang mereka tempati akan dimanfaatkan pemiliknya.

"Kontrak mereka berakhir Mei 2020 ini, sekarang kita mau tempatkan dimana lagi korban tsunami yang berasal dari Lere itu," kata Lurah Lere, Palu Barat, Ishak, di sela-sela rapat relokasi mandiri bagi warga terdampak bencana di Kantor Wali Kota Palu, Kamis sore.

Rapat tersebut dipimpin Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan, dan dihadiri tim dari Catholic Relief Services Human Initiative (CRS - HI), sebuah lembaga swadaya yang ingin membantu korban gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu.

Baca juga: Arkom bangun huntap penyintas bencana Palu yang direlokasi mandiri
Baca juga: Wali kota: Huntap dibangun Buddha Tzu Chi hak milik penerima bantuan


Ishak mengatakan wakil dari pemilik lahan yang ditempati pengungsi saat ini sudah menemui dirinya beberapa hari lalu, dan menyampaikan perihal rencana pembangunan di lahan tersebut.

"Tapi saya masih minta pengertian dari pemilik lahan, dan akan kami pelajari kontrak lahan yang ditandatangani masyarakat sebelumnya," kata Ishak.

Menurut dia, pemerintah daerah sudah harus menyiapkan langkah antisipasi terhadap 205 kepala keluarga yang menempati shelter di Jalan Diponegoro tersebut, sebelum nanti masa kontrak lokasi berakhir.

Baca juga: DPRD protes perjanjian tempati huntap Budha Tzu Chi hanya 10 tahun
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palu selesaikan persoalan klaim lahan huntap Petobo


Mereka yang menempati shelter tersebut umumnya berasal dari Jalan Cumi Kelurahan Lere dan berprofesi sebagai nelayan.

Saat gempa 28 September 2018 mengguncang Kota Palu dan sekitarnya, kawasan hunian mereka disapu tsunami hingga akhirnya mereka kehilangan tempat tinggal.

Ishak mengatakan para korban tersebut hingga kini belum terdaftar sebagai penerima hunian tetap sehingga belum ada hunian yang mereka harapkan setelah lebih dari setahun hidup di hunian sementara.

Menurut Ishak, warga di shelter tersebut umumnya ingin kembali membangun rumah di lahan mereka sebelumnya karena di sanalah sumber kehidupan mereka sebagai nelayan.

Baca juga: Relokasi mandiri korban tsunami di Mamboro, Palu disetujui warga
Baca juga: Hadapi masalah sosial lahan huntap Duyu hanya termanfaatkan 14 ha


Sementara itu Kepala Bappeda, Arfan, mengatakan saat ini sudah ada beberapa hunian sementara yang sudah kosong, bahkan sudah ada yang rusak karena sebagian bahan bangunannya diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Beberapa hunian sementara seperti di Kompleks Masjid Agung, kata Arfan, akan dibongkar jika para penghuninya sudah mendapat hunian tetap.

"Dulu pernah ada LSM yang janji, tidak perlu saya sebutkan namanya, katanya akan menyiapkan dana sewa rumah kost bagi korban, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Sementara itu yang kami sampaikan ke masyarakat," katanya.

Dia mengatakan saat ini Pemerintah Kota Palu masih terus melakukan upaya agar para pengungsi di hunian sementara segera mendapat hunian yang layak.

Baca juga: Pasigala Centre berharap Presiden dengar aspirasi terkait relokasi
Baca juga: Wamen PUPR: 2.500 huntap di Pasigala harus rampung sebelum April 2020

Pewarta : Adha Nadjemudin
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar