KKP dorong pemda-BUMD berkolaborasi bangun industri perikanan daerah

id kkp,pemda,bumd,industri perikanan,kapal nelayan

Ilustrasi - Nelayan. ANTARA/HO-Dokumentasi KKP

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pemda dan BUMD dapat meningkatkan sinergi dan berkolaborasi dalam membangun industri perikanan daerah guna memaksimalkan jumlah produksi penangkapan ikan di daerah masing-masing.

"Saya mendorong agar daerah-daerah bekerja sama dengan BUMD untuk membangun industri perikanan tangkap yang memiliki armada (kapal ikan)," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar di Jakarta, Selasa.

Zulficar memaparkan, kolaborasi terutama di daerah penting antara lain karena bila tidak dilakukan antisipasi terkait dampak COVID-19, maka dalam jangka panjang bisa mengganggu rantai pasok perikanan nasional.

KKP, menurut dia, telah melakukan penanggulangan antara lain dengan melakukan inisiatif agar sektor perikanan dapat bekerja secara efektif seperti melakukan bakti sosial dan pojok pendanaan.

Sedangkan dari sisi kebijakan lainnya, lanjutnya, KKP juga telah memiliki Silat (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) sehingga perizinan dapat diproses lebih cepat.

Hal tersebut dinilai ke depannya juga akan berpotensi semakin menggairahkan usaha perikanan tangkap, mengingat produksi perikanan baru sekitar 7,5 ton per tahun.

Padahal, berdasarkan kajian yang dilakukan, potensi perikanan lestari yang bisa ditangkap di berbagai kawasan perairan nasional diperkirakan mencapai hingga 12,54 juta ton per tahun.

Zulficar juga memaparkan bahwa bila ada penambahan setidaknya 5.000 kapal perikanan berukuran besar akan memberikan daya ungkit yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat Indonesia.

Koordinator Tim Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengemukakan pentingnya berbagai pihak pemangku kepentingan kelautan dan perikanan untuk cerdas agar rantai basok terus berproduksi secara efektif dan berkelanjutan.

Rokhmin juga menginginkan agar jasa logistik perikanan harus tetap diizinkan beroperasi dengan mematuhi protokol kesehatan penanggulangan pandemi COVID-19, serta peningkatan modal usaha kepada BUMN dan BUMD untuk membeli komoditas ikan nelayan di berbagai daerah.

Sebagaimana diwartakan, sebanyak 1,1 juta nelayan yang terdampak pandemi COVID-19 akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu/bulan.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Minggu (31/5), menjelaskan bantuan akan dibayarkan per bulan hingga Desember 2020.

"Mereka akan menerima jumlah dana seperti BLT yang lain, termasuk dari dana desa yang angkanya kurang lebih Rp600 ribu per bulan dan akan dibayarkan hingga Desember," katanya.

Safri menjelaskan keputusan untuk menyalurkan bantuan tunai per bulan, alih-alih akumulatif yakni agar bantuan tidak disalahgunakan untuk keperluan lain.

Pemerintah tadinya berencana untuk memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana atau alat produksi. Namun, karena kondisi yang ada, pengadaan alat produksi dinilai tidak lebih dibutuhkan sehingga diganti menjadi bantuan tunai.

Baca juga: KKP siap cetak calon wirausaha kompeten era Industri 4.0

Baca juga: Dampak COVID-19 dinilai mulai terasa di industri perikanan tangkap

Baca juga: Pengamat: Pemerintah perlu memberi stimulus bagi industri perikanan

Baca juga: Topang perikanan, pemerintah genjot kapasitas industri perkapalan

 

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar