Komnas HAM nilai praktik oligarki pada pilkada bertentangan dengan HAM

id komnas ham,oligarki,pilkada

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. ANTARA/Shariva Alaidrus/pri (Shariva Alaidrus)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menilai praktik oligarki yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah bertentangan dengan prinsip HAM, karena kesetaraan terkait hak seseorang untuk dipilih menjadi terbatasi atau hilang.

"Praktik-praktik oligarki jelas sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, di mana kesetaraan atau 'equal rights' menjadi hilang, terutama hak untuk dipilih karena adanya praktik oligarki tersebut," ujar Taufan dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, Senin.

Menurut dia, praktik oligarki dapat membatasi hak seseorang untuk turut serta dalam pemerintahan, karena proses politik dalam pemilihan telah dikuasai oleh orang-orang yang berada di pusaran kekuasaan oligarki.

Baca juga: Akademisi setuju oligarki politik harus dilawan

"Karena politik atau pemerintahan atau pemilunya itu sendiri dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan atau akses terhadap kekuasaan politik," kata dia.

Padahal, kata dia, negara telah menjamin hak tiap-tiap individu untuk bisa dipilih dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan. Hal itu antara lain termuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut, Taufan mengatakan adanya praktik oligarki ini akan berdampak terhadap kebijakan-kebijakan politik maupun ekonomi ketika kelompok oligarki ini telah terpilih dan memimpin di suatu daerah.

"Ini menyebabkan kebijakan-kebijakan politik, apakah itu penganggaran, apakah itu kebijakan atau regulasi di daerah atau di tempat lain, itu pasti akan diarahkan atau digiring menguntungkan pada kelompok oligarki dan teman-temannya," ucap Taufan.

Baca juga: Pengamat sebut pilkada di tengah pandemi untungkan oligarki politik

Dalam temuan Komnas HAM, kata Taufan, kelompok oligarki juga kerap melibatkan aparat penegak hukum yang pada akhirnya menimbulkan distorsi dalam urusan penegakan hukum atau urusan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.

"Terjadi distorsi di dalam urusan penegakan hukum atau urusan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia karena dalam berbagai kasus aparat penegak hukum kita misalnya juga merupakan bagian yang terlibat dalam praktik oligarki," ucap Taufan.

Agar praktik oligarki dalam pilkada tidak terus terjadi, Taufan menyarankan kepada partai politik untuk bisa membangun sebuah sistem yang lebih meritokrasi.

Artinya, partai politik harus lebih memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan karena kekayaan atau kedekatan politik dengan kelompok tertentu.

Baca juga: Ambang batas parlemen tujuh persen kuatkan dominasi oligarki politik

"Partai politik harus membangun satu sistem yang lebih meritokrasi. kalau itu tidak ada ya repot, sehingga kita memang jadi semakin jauh dari harapan membangun demokrasi yang substansial," ujar dia.

Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar