Peningkatan kapasitas SDM jadi keharusan demi aksi iklim yang ambisius

id Nur Masripatin,KLHK,COP26,perubahan iklim,kapasitas SDM

Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional, Nur Masripatin. ANTARA/Hafidz Mubarak A/am.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Konvensi Internasional, Nur Masripatin mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi suatu keharusan jika menginginkan aksi penanggulangan perubahan iklim menjadi lebih ambisius.

Nur dalam 3rd APIK Indonesia Network International Conference 2020 yang dilaksanakan virtual diakses dari Jakarta, Selasa, mengatakan peningkatan kapasitas dan solusi berbasis alam menjadi keharusan jika ingin hasil penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan target Paris Agreement, yakni mampu menahan peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius di 2030.

Baca juga: Generasi muda dunia lakukan protes lawan perubahan iklim

Baca juga: Perubahan iklim, Kementan terapkan sistem konservasi di perkebunan

"Nature base solution yang akan memberi banyak peluang untuk bisa melakukan mitigasi dan adaptasi, serta menyelamatkan livelihoods. Peningkatan kapasitas adalah suatu keharusan jika mau lebih ambisius lagi melakukan aksi," katanya.

Sebelumnya, ia mengatakan saat ini dunia tidak pada jalur yang tepat untuk mengurangi emisi GRK. Mungkin saat ini penduduk bumi ada di panggung yang sama dalam upaya mengurangi emisi untuk menahan cepatnya pemanasan global, tetapi tidak membuat generasi masa depan aman.

Menurut dia, krisis kesehatan yang terjadi saat ini dirasakan penduduk dunia sudah berdampak pada ekonomi dan sosial, dan perlu diketahui, krisis tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh COVID-19, tetapi juga krisis iklim.

Jika Paris Agreement yang disepakati dalam Conference of Parties (COP) 21 untuk perubahan iklim di Paris pada 2015 tidak tercapai, kondisi yang akan dihadapi manusia akan semakin berat. Krisis keanekaragaman hayati juga akan menyertai dan degradasi lahan meningkatkan risiko ke lebih dari tiga miliar populasi bumi.

Menurut Nur, transformasi diperlukan untuk mengubah kondisi tersebut setelah pandemi COVID-19. Transformasi teknologi dan inovasi diperlukan di semua aspek kehidupan, guna mendorong terjadinya penurunan emisi GRK dalam kehidupan penduduk dunia.

Baca juga: KLHK-Kemendikbud rancang masukkan isu perubahan iklim di pelajaran

Duta Besar COP26 untuk Regional Asia Pasifik dan Asia Selatan Ken O'Flaherty meyakini akan ada yang dihasilkan dari Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB yang akan digelar di Glasgow pada 2021. Tantangan semua negara saat ini adalah jika tidak melakukan sesuatu untuk menekan peningkatan suhu bumi hingga tidak melewati 1,5 derajat Celsius, yang terjadi adalah katastropi.

Hal yang perlu diperhatikan, yakni penyumbang utama sumber emisi GRK, sekitar 80 persen, berasal dari deforestasi. Karenanya, kampanye melawan deforestasi di Asia, terlebih di Indonesia yang memiliki hutan tropis terluas kedua diperkuat.

Menurut dia, di Britania Raya saat ini percaya bahwa kondisi pandemi COVID-19 menjadi momentum yang tepat untuk memberi stimulus ekonomi yang mampu membuat pemulihan dan memberi solusi untuk lingkungan dan perbaikan pembangunan. Britania Raya akan memperbanyak pengeluaran untuk upaya keberlanjutan alam. Restorasi akan menjadi pusat perbaikan tersebut.

Baca juga: KLHK: Pemuda berperan penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim

Baca juga: Dirjen PPI: Pembahasan perubahan iklim perlu bahasa sederhana

Britania Raya, katanya, mendukung membangun kembali dengan lebih baik (Build Back Beter) yang diupayakan Indonesia melalui Low Carbon Development Indonesia (LCDI). "Mereka bekerja lebih dekat dengan pemerintah untuk mendorong Indonesia dapat lebih ambisius lagi menetapkan (Nationally Determined Contribution/NDC)," tuturnya.


Pewarta : Virna P Setyorini
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar