"Tentu akan ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, baik itu dalam jangka pendek atau jangka panjang," kata Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat Tim Transisi Anies Baswedan di Jakarta, Selasa.
Anies mengatakan hal tersebut pada seminar "Big Ideas: Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan" yang diselenggarakan Bank Dunia
Meskipun demikian, Anies masih enggan menjelaskan secara rinci opsi-opsi yang sudah disiapkan Tim Transisi.
Dia hanya lantas mengatakan tim segera menyampaikan opsi-opsi itu ke Joko Widodo, untuk kemudian diputuskan program perlindungan sosial yang akan dijalankan.
"Opsi-opsi itu telah ada, itu tugas Tim Transisi. Namun belum dapat kita katakan, karena jika kita sudah sebarkan, padahal belum diputuskan, takutnya nanti malah membatasi Pak Jokowi sendiri," katanya.
Anies mengisyaratkan opsi perlindungan sosial akan menjadi stimulus bagi masyarakat miskin agar dapat lebih memberdayakan diri dan terlepas dari kemiskinan. Dia mengakui, dalam jangka pendek, kenaikkan harga BBM itu akan meningkatkan laju inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
Namun, dampak inflasi itu, kata dia, sudah masuk dalam program antisipasi yang disiapkan tim transisi.
Menyikpai hal itu, Ekonom Utama Bank Dunia Vivi Alatas mengingatkan bahwa penghematan belanja subsidi --jika harga BBM dinaikkan-- harus dialokasikan untuk belanja sektor produktif seperti infrastruktur dan pertanian.
Selain itu, pemerintah juga harus mengemas kebijakan pengurangan subsidi, dengan program kompensasi yang dapat mengurangi beban masyarakat miskin. Hal itu karena menaikkan harga BBM berubsidi tentu akan menambah jumlah masyarakat miskin.
Dia mencontohkan saat kenaikkan bahan bakar premium pada 2013, dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter, tingkat kemiskinan telah meningkat satu persen. Hal itu diperburuk dengan laju penurunan kemiskinan di Indonesia yang melambat dalam satu dekade terakhir.
Menurut Vivi, Bank Dunia merekam laju penurunan kemiskinan hanya 0,7 persen pada 2012-2013.
"Tentu harus ada kompensasi untuk mengatasi kemiskinan dan dampaknya. Kebijakannya pun harus ada kombinasi untuk yang jangka pendek dan jangka panjang," ujar dia.
Belanja subsidi BBM, yang termasuk dalam pagu subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada beberapa tahun terakhir telah menyempitkan ruang fiskal pemerintah. Pada APBN-P 2014, subsidi BBM saja dialokasikan hampir mencapai Rp250 triliun.
Untuk pos anggaran 2015, Badan Anggaran DPR telah menyetujui belanja subsidi BBM sebesar Rp276 triliun di Rancangan APBN, atau lebih rendah dari draf awal dalam Nota Keuangan sebesar Rp291,1 triliun. (I029)
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
