Betul, saya juga sudah briefing ormas yang akan ikut simposium dan apel siaga nasional itu supaya ada pengendalian ketat. Supaya tidak anarkis, tidak merusak, tidak mengganggu lalulintas dan lainnya,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Pelaksana Simposium bertajuk Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menyatakan organisasi massa yang tergabung dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut telah berkomitmen untuk menjaga stabilitas keadaan.

"Betul, saya juga sudah briefing ormas yang akan ikut simposium dan apel siaga nasional itu supaya ada pengendalian ketat. Supaya tidak anarkis, tidak merusak, tidak mengganggu lalulintas dan lainnya," kata Kiki dalam konferensi pers jelang Simposium Mengamankan Pancasila di Jakarta, Senin.

Bahkan dia menyatakan simposium ini juga digelar untuk meminimalisir adanya konflik horizontal yang dinilainya akan berbuah dari Simposium Membedah Tragedi 1965 yang telah dilangsungkan di Hotel Aryaduta beberapa waktu lalu.

"Justru simposium ini untuk mencegah jangan sampai hasil simposium Aryaduta kemarin tidak jadi konflik horizontal, seperti adanya usulan untuk membongkar kuburan massal yang menurut saya bisa memicu konflik horizontal, simposium ini justru untuk meredam kemungkinan itu," ujarnya.

Kendati demikian, dia tidak memandang simposium ini adalah untuk menandingi simposium sebelumnya yang difasilitasi pemerintah untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM pada tahun 1965-1966.

"Simposium kita tidak bermaksud mengcounter simposium yang di Aryaduta, tapi meluruskannya pasalnya dari yang kami pantau berat sebelah hasilnya karena ketika saya baca Term Of Reference (TOR) yang dimiliki mereka, akhirnya urusan yudisial ditimpakan pada salah satu pihak saja harusnya kan dua-duanya," ujar dia.

Bahkan menurutnya pemerintah mendukung rencana gelaran simposium yang rencananya digelar di Balai Kartini, Jakarta pada tanggal 1-2 Juni 2016 tersebut dengan sinyal bersedianya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan sambutan.

"Menhan kemungkinan hadir karena untuk Menhan ada tim kami ke sana menjelaskan rencana kami dan saya kira datang beliau, kami undang juga menteri lainnya seperti Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, namun saya tidak tahu apa datang atau tidak. Ini bukti dukungan, tapi jikalau tidak didukung juga akan tetap jalan," ucap dia.

Meski beberapa pihak menilai simposium ini nantinya akan berat sebelah karena ada kesan yang mengadakan acara tersebut gerah dengan digelarnya simposium Membedah tragedi 1965 untuk mencari jalan rekonsiliasi, Kiki menyatakan pihaknya tidak anti rekonsiliasi malah mendukungnya.

"Itu boleh saja mereka mengatakan itu, kita punya keprihatinan lain yaitu pancasila yang mengalami degradasi. Untuk rekonsiliasi kami setuju, tapi harus brimbang dan tidak boleh sepihak, kami sangat mendukung langkah itu," ujarnya.

Bahkan pihaknya menyebut telah menyebarkan undangan termasuk bagi peserta Simposium Membedah Tragedi 1965 seperti Kontras, Imparsial, Kepala Lemhanas Agung Widjojo dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65).

"Kami undang mereka juga, kami lihat apakah mereka datang atau tidak termasuk korban PKI dari 1948 sampai 1965 biar seimbang," ujarnya.

Dalam acara simposium tersebut, panitia penyelenggara akan menghadirkan beberapa tokoh nasional dan purnawirawan TNI selain Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, ada mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Wantimpres KH. Hasyim Muzadi dan Ketua MUI Maruf Amin.

Lalu ada anggota DPR RI Fadli Zon, Yunahar Ilyas (Muhammadiyah), Marsudi Suhud (Nahdlatul Ulama), Dewa Putu Sukardi (Umat Hindu), Ignatius Suharyo (Ketua KWI) dan Letjen TNI (Purn) Sayidiman Soerjohadiprodjo.

Serta ada juga Habib Rizieq, Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan, Brigjen TNI (Purn) Safroedin Bahar, Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, Prof. Ahmad Mansyur Suryanegara serta Prof. Aminudin Kasdi sebagai pembicara.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016