"Supaya usulan itu tepat waktunya," kata Unggul di Kantor BPPT, Jakarta, Rabu.
Dia menuturkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Singapura, Thailand,Kamboja, Myanmar dan Jepang memiliki dewan penasihat Iptek untuk presiden.
"Presiden harus punya semacam dewan penasihat ilmu pengetahuan dan teknologi," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi negara maju Indonesia harus memiliki ekonomi berbasis inovasi dan dewan penasihat Iptek presiden akan berperan dalam memberikan masukan mengenai pemanfaatan dan pengembangan inovasi untuk menggerakkan ekonomi.
"Kalau ada semacam dewan, sebelum presiden punya perpres (peraturan presiden), dia kasih masukan," katanya.
Dia mengatakan dewan penasihat juga akan memberikan masukan mengenai masalah seperti energi biru, industri sejata dan pengembangan alat utama sistem persenjataan yang lebih efektif dan efisien yang bisa menjadi bahan pertimbangan presiden dalam membuat keputusan atau kebijakan.
Baca juga:
BPPT rekomendasikan energi surya untuk listrik
BPPT bawa rumah komposit sandwich ke Lombok
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
