MPR tinjau pembangunan di perbatasan Indonesia-Filipina

id MPR RI, E.E. Mangindaan

Wakil MPR RI E.E. Mangindaan memberikan pidato saat melakukan kunjungan guna meninjau pembangunan di perbatasan Indonesia - Filipina. (Foto Humas MPR)

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan didampingi Guntur Sasono dan Libert Kristo Ibo dari Fraksi Demokrat, Marhany Pua dari Kelompok DPD, Fadholy dari Fraksi Nasdem, dan Jendry Alting Keintjem dari Fraksi PDIP mengunjungi fasilitas kesehatan dan pelabuhan yang ada di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara.

"Jangan sampai masyarakat perbatasan tak sejahtera," kata Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan melalui siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Jumat.

Mangindaan menyebut kawasan perbatasan merupakan wilayah yang penting dan strategis untuk itu perlu dikunjungi dan ditinjau agar apa yang dibutuhkan masyarakat bisa diketahui.


Faslitas kesehatan yang dikunjungi adalah Rumah Sakit Pratama, Puskesmas Enemawira, dan Rumah Sakit Liun Kedange. Sedang pelabuhan yang disambangi adalah Petta dan Tahuna.


Dari semua kunjungan yang dilakukan, mantan Gubernur Sulawesi Utara itu menyebutkan banyak masalah yang perlu diselesaikan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina tersebut.

"Masalah yang ada sudah ada yang teratasi, ada pula yang belum," ujarnya.


Dikatakan MPR sangat serius dalam melihat perbatasan sehingga perbatasan yang ada di Indonesia dengan negara lain, baik di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera semua pernah dikunjungi.

"Ternyata butuh perhatian pada banyak hal," ungkapnya.

Kunjungan ke wilayah perbatasan itu menurutnya juga merupakan program yang telah dibahas pada November 2015 dalam pertemuan yang dipimpinnya di Manado, Sulawesi Utara. "Setelah 2 tahun kita cek apa yang sudah direalisasikan oleh instansi dan kementerian terkait," ujarnya.


Ia mengucapkan terima kasih kepada Bupati. "Bupati terlihat memprioritaskan pembangunan kesehatan," ujarnya. "Apa jadinya kalau masyarakat tak sehat," imbuhnya.

Mangindaan juga memuji Sangihe telah mentas dari daerah kemiskinan. Dari sinilah maka kabupaten ini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pedesaan namun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian dirinya berharap tunjangan yang selama ini dianggarkan tetap diberikan kepada Sangihe.


Terkait masalah perhubungan laut, mantan Menteri Perhubungan itu ingin angkutan laut bersinergi antarpulau. Kabupaten kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, diharap dalam satu sinergi, satu jalur, satu alur. Agar berjalan efisien dan efektif, dirinya mengusulkan kapal yang ada tidak hanya mengangkut penumpang atau cargo saja namun diharapkan kapal selain mengangkut penumpang juga mengangkut kargo.


"Dwi fungsi," ujarnya. Dengan cara ini tidak membuat jasa pelayaran rugi. "Hal demikian juga saya lihat di Australia," ungkapnya.


Mangindaan mengatakan MPR merupakan representasi dari anggota DPR dan DPD. Untuk itu masalah-masalah yang ada akan dibawa ke komisi-komisi terkait.


"Sebagai mitra pemerintah maka masalah yang ada akan diselesaikan," ujarnya.


Tugas pokok MPR menurutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI dan mensosialisasikan Empat Pilar.


"Nilai-nilai kebangsaan masyarakat Sangihe tak perlu dirisaukan karena mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai benteng terdepan penjaga bangsa," ujarnya.(KR-AMS)

 

 


Pewarta : Asri Mayang Sari
Editor: Jaka Sugiyanta
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar