Persatuan Indonesia terwujud apabila umat Islam bersatu

id pemilu presiden 2019,pilpres 2019,pp tebuireng jombang,hoaks di pemilu

Persatuan Indonesia terwujud apabila umat Islam bersatu

Kegiatan halaqoh kebangsaan di PP Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (7/4). Foto istimewa

Kediri (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Sholahudin Wahid mengaku prihatin dengan maraknya berbagai macam berita hoaks yang bisa memecah belah umat, sehingga ditekankan bahwa persatuan Indonesia bisa terwujud apabila umat Islam bersatu.

Menurut dia, persatuan umat Islam harus segera diwujudkan secara bertahap, dimana kedua kelompok (pendukung calon Presiden nomor urut satu dan nomor urut dua) harus mulai saling jaga, saling mendekat. Hal itu dikatakannya dalam acara halaqoh kebangsaan di PP Tebuireng, Kabupaten Jombang, Minggu.

Dikatakannya, peran serta para tokoh agama, ulama, habaib, kiai, dan cendekiawan sangat besar untuk ikut serta menciptakan kedamaian terutama menjelang Pemilu 2019.

Semua pihak baik pendukung, simpatisan diharapkan bisa menggunakan bahasa yang baik dan tidak memancing berbagai masalah, mengingat semuanya ada dalam kesatuan bangsa Indonesia.

Kegiatan pertemuan para ulama tersebut sengaja diselenggarakan. Para peserta acara adalah para ulama, habaib, kiai, dan cendekiawan, termasuk tim sukses pendukung pasangan calon Presiden baik nomor urut satu dan nomor urut dua. Kegiatan ini merupakan forum peduli bangsa.

Gus Sholah, sapaan akrabnya mengungkapkan, keislaman ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia juga tergantung pada persatuan umat Islam. Dalam sejarah bangsa, umat Islam dan tokohnya juga telah banyak melakukan tindakan yang berhasil menjaga persatuan Indonesia.

Misalnya, saat para tokoh Islam menyetujui penghapusan kata Syariat Islam di Piagam Jakarta. Saat itu, umat Kristen dari timur Indonesia mengaku tidak akan bergabung jika poin itu tidak dicoret, sehingga tanpa ragu tokoh Islam mencoret poin tersebut.

Selain itu, saat ada resolusi jihad pada Oktober 1945, yang mampu mendorong pemuda di Jatim untuk berjuang membantu tentara Indonesia menghadapi sekutu. Ada juga, kiai yang mengusulkan berdirinya kementerian agama yang kelak menjadi lembaga pemerintah untuk memperkuat Indonesia.

Menteri agama era dahulu, kata dia, juga membuat nota kesepahaman mendirikan madrasah sebagai nomenklatur baru pendidikan di Indonesia sebagai titik temu pendidikan Islam dan Indonesia.

Ada juga tokoh Islam, KH Muslih yang membujuk Kartosoewirjo yang berusaha mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), namun gagal karena upaya perdamaian belum ada titik temu.

Terdapat juga saat pemberontakan PKI, umat Islam berdiri di belakang pemerintah. Ada juga tokoh Islam yang meyakinkan mantan Presiden Soeharto tentang UU Perkawinan, hingga Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada 1983 yang menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan berbagai peristiwa lainnya.

Gus Sholah, menambahkan saat Pilkada DKI Jakarta 2017, di kedua kubu calon gubernur terdapat tokoh Islam. Tim kedua kubu saling mengejek, memaki, menghujat, dan kini menjelang Pemilu Presiden 2019, suasana gaduh juga semakin menjadi.

Bahkan, hoaks kini seakan menjadi makanan sehari-hari. Masyarakat dengan mudah tanpa berpikir menerima pesan yang diterima melalui twitter, facebook dan tidak pernah untuk diperiksa lebih jauh benar atau tidaknya.

"Masyarakat tidak berpikir apakah itu menyinggung perasaan orang lain atau tidak," kata dia.

Kedua kelompok, dikatakannya juga merasa benar dan pihak lain salah dengan argumen masing-masing. Padahal, kedua kelompok juga merasa bertindak untuk kepentingan Islam dan bangsa, serta untuk kepentingan organisasi Islam.

Untuk itu, ia meminta agar semua pihak menahan diri. Dirinya mengatakan, Allah telah membuka siapa yang akan terpilih menjadi Presiden, namun belum diketahui secara langsung oleh masyarakat, sebelum pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2019.

"Kita serahkan semua ke Allah. Kita ternyata kurang berdaya menghadapi hiruk pikuk, umat Islam terbelah, warga NU, Muhammadiyah merenggang dan saling menjauh.

Masyarakat, diharapkannya menggunakan hak pilih di Pemilu 2019, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Masyarakat juga diminta untuk menerima siapapun yang terpilih, didukung bersama. Pihak yang terpilih tidak bangga berlebihan dan yang tidak terpilih juga harus legowo, ikhlas akan ketentuan Allah.

"Kita berharap modal sosial bangsa yang dapat sembuhkan luka sosial kita yang parah. Jamiyah NU, Muhammadiyah dapat memberi sumbangsih bagi warga, bangsa, dan segala perbedaan segera diselesaikan," kata Gus Sholah.

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Timur Kombes Pol Arnapi yang juga hadir di kegiatan itu menambahkan hoaks sangat mengkhawatirkan, karena bisa mempengaruhi siapapun baik masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, TNI, Polri. Jika terus digulirkan dan tidak cek, seolah menjadi pembenaran dan hal ini dinilai mengkhawatirkan.

"Berita kebohongan terus menerus, entah menyerang pihak yang kontestasi ini yang kami khawatirkan terkait kesiapan pemilu. Untuk itu, keamanan tidak terlepas dari ulama, umaro, dan juga masyarakat, dimana tiga komponen ini saling terkait. Ikatan menentukan kebangsaan dan kalau ini bergabung, bersatu padu, memahami nilai kebangsaan, perjalanan pemilu Presiden ini akan bisa berlangsung aman, damai," kata dia.

                      Kebebasan Memilih
Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, memberikan kebebasan memilih bagi para santrinya dalam Pemilu 2019. Para santri diizinkan untuk tinggal di pondok maupun pulang kampung, mengingat saat pemilu berlangsung sudah memasuki libur panjang kegiatan belajar mengajar di pondok.

Mundir Pembinaan Pesantren Ponpes Tebuireng, Jombang, Lukman Hakim mengungkapkan para santri yang sudah mempunyai hak pilih di Pemilu 2019 diberikan kebebasan untuk menggunakan hak suaranya saat pencoblosan.

"Semua santri yang di atas 17 tahun, terutama anak-anak kelas tiga (SMA) hampir semuanya mempunyai hak pilih. Kami berikan kebebasan ke mereka, silakan yang memilih di TPS Tebuireng atau kembali ke kampung. Kami juga kerja sama dengan KPU untuk memberikan surat (pindah pilih)," kata Lukman.

Dikatakannya, Pemilu 2019 ini pelayanan dari KPU juga sudah jauh lebih baik. Jika pada pemilu sebelumnya pihak ponpes mengkoordinasi nama-nama yang hendak memilih lalu diajukan ke PPS, namun di pemilu ini, KPU proaktif datang ke pesantren.

Animo para santri juga baik, sebab mereka juga memahami bahwa pemilihan umum ini penting untuk masa depan bangsa. Para santri juga lebih memahami bahwa pemilu ini penting bagi masa depan bangsa.

"Saya kira santri punya kepedulian terhadap pemilu ini dan akan gunakan hak pilih sepenuhnya," kata dia.

Untuk figur dari calon, menurut Lukman para santri tentunya sudah memahami siapa yang hendak dipilihnya. Mereka juga bebas menggunakan hak suaranya untuk memilih calon yang dinilainya terbaik.

Para santri diharapkan juga selalu mengedepankan "tabayyun" saat mendapatkan informasi apapun. Saat ini marak berbagai berita yang tidak benar atau hoaks, sehingga setiap kali ada kesempatan dalam kegiatan belajar mengajar juga disampaikan agar santri mengedepankan tabayun.

"Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, kami meminta berhenti untuk disebarkan atau disampaikan ke yang lain. Itu tidak baik," pungkas Lukman.

Di Kabupaten Jombang, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 mencapai 1.001.817 orang. Aspirasi mereka akan disalurkan di 4.295 TPS yang tersebar di seluruh kecamatan.

KPU juga mencatat terdapat 868 orang pemilih yang terdata dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Data itu yang masuk terdiri dari 442 pemilih laki-laki dan 426 pemilih perempuan, dan yang memilih keluar domisili adalah 282 pemilih, terdiri dari 147 laki-laki dan 135 perempuan.

Pewarta : Asmaul Chusna
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar