#EVALUASI OTONOMI DAERAH

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengawal tindak lanjut delapan Kesepakatan Jakarta untuk menyelaraskan program lintas kementerian/lembaga dalam mempercepat pembangunan di ...

Anggota Badan Pengkajian MPR RI I Wayan Sudirta menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, agar mampu menjawab tantangan ...

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakanperbaikan tata kelola dana otonomi khusus (otsus) Papua menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan penyalurannya tepat waktu, ...

Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan desain formasi ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai arah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Wakil Menteri Dalam ...

Sejumlah pakar pemerintahan, peneliti, dan akademisi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah setelah 25 tahun reformasi desentralisasi untuk memperkuat tata kelola ...

Direktorat Produk Hukum Daerah pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Produk Hukum Daerah dalam rangka ...

Ada sesuatu yang berubah dalam cara negara hadir di daerah. Ia tidak menghilang, justru semakin terasa. Regulasi bertambah, standar diperketat, kontrol diperluas. Namun di balik kehadiran yang ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendampingi rapat staf perdana, pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Nonaktif ...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan hingga 70 ribu polisi kehutanan (polhut) untuk memperkuat pengamanan 125 juta hektare kawasan ...

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi evaluasi mendasar terhadap tata kelola kehutanan nasional agar ...