#MERGER BPR

Mahkamah Agung RI menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan terdakwa Mutawali dalam perkara korupsi penggabungan (merger) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara ...

Lima perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mangrak sehingga disesalkan publik. Lembaga swadaya masyarakat Solidaritas Masyarakat ...

Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mengajukan banding terkait putusan dua terdakwa penyimpangan dana operasional merger (penggabungan) delapan ...

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melimpahkan dua berkas perkara milik tersangka dugaan penyimpangan dana operasional merger (penggabungan) delapan ...

Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi meminta persoalan kasus pemberian "uang pelicin" untuk meloloskan peraturan daerah pembentukan PT Bank ...

Ketua Komisi I DPRD NTB Ali Ahmad mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan aliran dana Rp700 juta ke oknum pejabat pemprov dan anggota DPRD sebagai "uang pelicin" ...

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengagendakan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus penyimpangan dana operasional merger delapan Perusahaan Daerah Bank ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, telah resmi menetapkan dua tersangka dalam penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana operasional merger (penggabungan) delapan ...

Audit potensi kerugian negara kasus dugaan korupsi dalam merger PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat, ditargetkan tuntas Desember ...

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengantongi calon tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan merger PT Bank Perkreditan Rakyat setempat. Kasi Penkum dan Humas ...