#PERDA BPR SYARIAH
Kumpulan berita perda bpr syariah, ditemukan 12 berita.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan konversi Bank PerekonomianRakyat (BPR) menjadi syariah tidak lain untuk menjamin perluasan pembiayaan bagi masyarakat dan ekonomi berbasis ...
Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Nusa Tenggara Barat, Sambirang Ahmadi mendukung langkah pemerintah provinsi merubah BUMD Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi syariah sehingga ...
Direktur Utama Bank BPR Nusa Tenggara BaratFaisal menargetkan konversi BPR menjadi BPR Syariah dapat dituntaskan di peringatan HUT provinsi itu pada 17 Desember 2026. "Semakin ...
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal ingin membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang bergerak di sektor investasi. "Jadi sekiranya bisa dipertimbangkan, kami juga dalam ...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut positif dengan disetujuinya Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda). Kepala ...
Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat meminta kelonggaran waktu atau relaksasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tidak mengeluarkan surat peringatan terakhir (SP3) terhadap BUMD Jamkrida NTB ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida NTB Sayariah (Perseroda) dan PT ...
Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyepakati perubahan peraturan daerah penyertaan modal terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jamkrida NTB Syariah dan BPR NTB. Ketua Komisi III ...
Ketua Komisi IIIDPRD NTBSambirang Ahmadi mendukungperubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD) yakni Jamkrida NTB Syariah dan BPR ...
Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong sejumlah perusahaan daerah (perusda) meningkatkan kinerjanya, sehingga bisa menambah penerimaan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi ...