#TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, H. Syarafuddin Jarot meminta aparatur 157 desa memperkuat tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai prosedur untuk mencegah penyalahgunaan ...

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mematangkan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi aparatur melalui tahapan ...

Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, beras pada 2026 hanya 6 ton atau jauh di bawah kebutuhan ideal 68,8 ton, setelah volumenya turun dari 13,4 ton pada 2025 ...

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menerbitkan empat Surat Edaran (SE) untuk memperkuat pencegahan korupsi, gratifikasi, pungutan liar, dan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, ...

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi Daerah Tahun 2027 untuk memperkuat landasan regulasi ...

Ombudsman RI (ORI) menilai perlu dilakukan pemetaan dalam penyelarasan indikator penilaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan ...

Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, bersama DPRD Kabupaten Bima menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan penetapan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif hasil seleksi terbuka dilakukan pada Oktober 2026. Wakil Bupati ...

Wakil Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Nurul Adha berpotensi menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tanpa wakil hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029. Pengamat ...

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, meluncurkan lima proyek perubahan hasil inovasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. ...