#TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Kumpulan berita tata kelola pemerintahan daerah, ditemukan 556 berita.

Kejari dukung peningkatan PADLombok Tengah

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil memulihkan Rp2.166.814.413,32 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor jasa ...

NTB menyusun kebijakan hadapi potensi kenaikan muka air laut

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti ilmiah sebagai langkah strategis menghadapi ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan ...

Integritas kepala daerah instrumen utama cegah korupsi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan integritas yang melekat pada setiap individu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah instrumen utama dalam mencegah korupsi di ...

OTT Bupati Lombok Barat menjadi perbaikan tata kelola

Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Muzihir menilai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemerintahan untuk ...

Mengapa Indonesia membutuhkan Universitas Republik Indonesia ?

Gagasan pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penambahan satu perguruan tinggi baru dalam lanskap pendidikan tinggi nasional. Ia harus dibaca sebagai ...

Bupati Lombok Barat mempunyai 55 aset tanah, tapi hanya 24 dilaporkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini alias LAZ mempunyai 55 aset berupa tanah dan bangunan, tetapi banyak yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta ...

BPKP peroleh dukungan Komisi XI DPR kawal program prioritas nasional

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperoleh dukungan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk terus memperkuat peran pengawasan intern pemerintah dalam ...

Kemendagri menyusun formulasi remunerasi kepala daerah demi tekan korupsi

Kementerian Dalam Negeri menyusun formulasi remunerasi kepala daerah melalui opsi peningkatan pagu upah pungut, penambahan biaya operasional, hingga pengaturan insentif dari badan usaha milik daerah ...

Kemendagri menyiapkan desain ideal daerah otonom di Indonesia

Kementerian Dalam Negeri sedang menyiapkan desain formasi ideal jumlah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai arah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Wakil Menteri Dalam ...

Porprov NTB menjadi momentum tingkatkan kesiapan PON 2028

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu MuhamadIqbalmeresmikan pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII 2026 yang disebutnya menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapan ...