Mataram (ANTARA) - Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh dikabarkan memberi sinyal akan maju dalam bursa calon Ketua DPD Golkar Nusa Tenggara Barat pada Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar NTB pada 4-6 Maret 2020.
"Informasi yang kami peroleh jika Pak Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh juga berminat menjadi salah satu pesaing pak Suhaili di Musda. Tapi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah di Mataram, Senin.
Terkait rumor akan majunya Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah. Isvie menyatakan, pihaknya belum mendengar terkait kabar tersebut. Hanya saja, dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB, jika merujuk Peraturan Organisasi (PO) partai, sejatinya ada sekitar 14 suara yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua DPD. Yakni 10 suara yang berasal 10 DPD II Partai Golkar se-NTB. Kemudian, satu suara dari organisasi sayap partai, satu suara dari organisasi pendiri dan yang didirikan, satu suara dari DPD I Golkar NTB sendiri dan satu suara dari DPP Golkar.
"Jadi, yang bisa menjadi calon ketua DPD itu adalah mereka yang pernah jadi pengurus Golkar minimal satu periode. Baik di tingkat DPD II, DPD I maupun di DPP. Jadi kalau orang luar tiba-tiba mau nyalon, sementara tidak pernah jadi pengurus ya ndak bisa. Kecuali DPP menentukan lain itu, ada semacam diskresi. Tapi kita harapkan semua kandidat itu muncul, boleh saja orang luar, itu artinya Golkar banyak dilirik orang. Tapi yang jelas bunyi persyaratan Golkar seperti itu, pernah jadi pengurus," jelas Isvie.
Selain itu, rumor yang beredar di internal Golkar, bahwa Ketua DPD Golkar NTB Suhaili FT juga bakal kembali mencalonkan diri untuk periode keduanya. Sementara dalam sejarahnya, belum pernah ada Ketua DPD I Golkar NTB yang menjabat dua periode berturut-turut. Lantas apakah keinginan Suhaili tersebut dibenarkan oleh peraturan internal partai Golkar. Isvie menegaskan hal tersebut sah-sah saja.
"Di Golkar tidak secara tegas mengatur tentang pembatasan masa jabatan, tidak ada. Jadi tergantung Musdanya, kalau dia (Suhaili) disenangi sama anggota, bisa jadi terpilih kembali, jadi tergantung yang punya hak suara," tegas Isvie.
Isvie mengungkapkan, memang semasa kepemimpinan Suhaili, Golkar masih tetap berkibar sebagai partai terbesar di NTB. Hal itu bisa dilihat dari keberhasilan Golkar yang tetap bisa mempertahankan kemenangannya di sejumlah perhelatan politik, baik Pilkada 2018 maupun Pileg 2019.
"Saya rasa kepemimpinan Pak Suhaili cukup bagus, artinya Golkar berhasil mengusung kadernya menjadi kepala daerah di beberapa tempat, seperti Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Bima misalnya. Pada pemilu 2019 kemarin, Golkar juga masih jadi pemenang, jadi tergantung Musda nanti seperti apa, kita lihat perkembangan," ucapnya.
Meski demikian, Ketua DPRD NTB itu, menilai peluang Suhaili untuk menjadi nahkoda Golkar NTB masih terbuka lebar.
"Kalau saya melihat, peluang pak Suhaili itu sangat besar. Beliau (Suhaili) itu sosok yang komunikatif, tidak formal dan menyerahkan sepenuhnya roda organisasi partai pada jajarannya. Sehingga, sangat cocok jika Pak Suhaili dicalonkan kembali untuk kali kedua," katanya.
Lebih lanjut, Isvie mengungkapkan, DPD Partai Golkar NTB memastikan memindah lokasi Musda dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Kabupaten Lombok Tengah ke Kota Mataram. Kata dia, pemindahan lokasi itu dilakukan, lantaran berbagai pertimbangan. Salah satunya, terkait efisiensi anggaran.
"Kita pindah ini untuk efesiensi pembiayaan, serta kemudahan akses bagi para peserta Musda," terang Isvie.
Ia menegaskan, pemindahan lokasi itu merupakan permintaan langsung dari 10 DPD tingkat II yang merupakan peserta aktif kegiatan musda tersebut. Karena itu, pihaknya menolak jika sinyalemen pemindahan lokasi itu terkesan politis sesuai informasi yang beredar selama ini.
"Pemindahan lokasi ini diputuskan dalam rapat harian. Jadi enggak ada itu karena alasan politis. Saya selaku Ketua Panitia Musda merespon permintaan para peserta terkait kemudahan akses yang dekat dan faktor pembiayaan itu saja," ujarnya.
Ia menyatakan, pelaksanaan Musda itu dilakukan berdasarkan surat edaran dari DPP Golkar, yang memerintah DPD I Golkar di semua daerah di Indonesia untuk melaksanakan Musda dalam bulan Maret ini. Salah satu agenda paling penting dalam Musda tersebut adalah pemilihan Ketua DPD Partai Golkar NTB untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Saat ini Ketua DPD Golkar NTB masih dijabat Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT.
"Informasi yang kami peroleh jika Pak Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh juga berminat menjadi salah satu pesaing pak Suhaili di Musda. Tapi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya," kata Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah di Mataram, Senin.
Terkait rumor akan majunya Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah. Isvie menyatakan, pihaknya belum mendengar terkait kabar tersebut. Hanya saja, dalam pemilihan Ketua DPD I Golkar NTB, jika merujuk Peraturan Organisasi (PO) partai, sejatinya ada sekitar 14 suara yang memiliki hak suara untuk memilih Ketua DPD. Yakni 10 suara yang berasal 10 DPD II Partai Golkar se-NTB. Kemudian, satu suara dari organisasi sayap partai, satu suara dari organisasi pendiri dan yang didirikan, satu suara dari DPD I Golkar NTB sendiri dan satu suara dari DPP Golkar.
"Jadi, yang bisa menjadi calon ketua DPD itu adalah mereka yang pernah jadi pengurus Golkar minimal satu periode. Baik di tingkat DPD II, DPD I maupun di DPP. Jadi kalau orang luar tiba-tiba mau nyalon, sementara tidak pernah jadi pengurus ya ndak bisa. Kecuali DPP menentukan lain itu, ada semacam diskresi. Tapi kita harapkan semua kandidat itu muncul, boleh saja orang luar, itu artinya Golkar banyak dilirik orang. Tapi yang jelas bunyi persyaratan Golkar seperti itu, pernah jadi pengurus," jelas Isvie.
Selain itu, rumor yang beredar di internal Golkar, bahwa Ketua DPD Golkar NTB Suhaili FT juga bakal kembali mencalonkan diri untuk periode keduanya. Sementara dalam sejarahnya, belum pernah ada Ketua DPD I Golkar NTB yang menjabat dua periode berturut-turut. Lantas apakah keinginan Suhaili tersebut dibenarkan oleh peraturan internal partai Golkar. Isvie menegaskan hal tersebut sah-sah saja.
"Di Golkar tidak secara tegas mengatur tentang pembatasan masa jabatan, tidak ada. Jadi tergantung Musdanya, kalau dia (Suhaili) disenangi sama anggota, bisa jadi terpilih kembali, jadi tergantung yang punya hak suara," tegas Isvie.
Isvie mengungkapkan, memang semasa kepemimpinan Suhaili, Golkar masih tetap berkibar sebagai partai terbesar di NTB. Hal itu bisa dilihat dari keberhasilan Golkar yang tetap bisa mempertahankan kemenangannya di sejumlah perhelatan politik, baik Pilkada 2018 maupun Pileg 2019.
"Saya rasa kepemimpinan Pak Suhaili cukup bagus, artinya Golkar berhasil mengusung kadernya menjadi kepala daerah di beberapa tempat, seperti Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat, Bima misalnya. Pada pemilu 2019 kemarin, Golkar juga masih jadi pemenang, jadi tergantung Musda nanti seperti apa, kita lihat perkembangan," ucapnya.
Meski demikian, Ketua DPRD NTB itu, menilai peluang Suhaili untuk menjadi nahkoda Golkar NTB masih terbuka lebar.
"Kalau saya melihat, peluang pak Suhaili itu sangat besar. Beliau (Suhaili) itu sosok yang komunikatif, tidak formal dan menyerahkan sepenuhnya roda organisasi partai pada jajarannya. Sehingga, sangat cocok jika Pak Suhaili dicalonkan kembali untuk kali kedua," katanya.
Lebih lanjut, Isvie mengungkapkan, DPD Partai Golkar NTB memastikan memindah lokasi Musda dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Kabupaten Lombok Tengah ke Kota Mataram. Kata dia, pemindahan lokasi itu dilakukan, lantaran berbagai pertimbangan. Salah satunya, terkait efisiensi anggaran.
"Kita pindah ini untuk efesiensi pembiayaan, serta kemudahan akses bagi para peserta Musda," terang Isvie.
Ia menegaskan, pemindahan lokasi itu merupakan permintaan langsung dari 10 DPD tingkat II yang merupakan peserta aktif kegiatan musda tersebut. Karena itu, pihaknya menolak jika sinyalemen pemindahan lokasi itu terkesan politis sesuai informasi yang beredar selama ini.
"Pemindahan lokasi ini diputuskan dalam rapat harian. Jadi enggak ada itu karena alasan politis. Saya selaku Ketua Panitia Musda merespon permintaan para peserta terkait kemudahan akses yang dekat dan faktor pembiayaan itu saja," ujarnya.
Ia menyatakan, pelaksanaan Musda itu dilakukan berdasarkan surat edaran dari DPP Golkar, yang memerintah DPD I Golkar di semua daerah di Indonesia untuk melaksanakan Musda dalam bulan Maret ini. Salah satu agenda paling penting dalam Musda tersebut adalah pemilihan Ketua DPD Partai Golkar NTB untuk masa jabatan lima tahun berikutnya. Saat ini Ketua DPD Golkar NTB masih dijabat Bupati Kabupaten Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT.