Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan meminta Presiden Joko Widodo tegas menolak rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke wilayah Indonesia tepatnya ke Sulawesi Tenggara.
"Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana masuknya TKA tersebut," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia khawatir apabila para TKA tersebut diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19 apalagi mereka berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi.
Selain itu, menurut Syarief, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut juga akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang banyak terdampak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
"Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bangsa Indonesia tidak menolak dan tidak alergi atau diskriminatif terhadap TKA dari manapun termasuk dari China.
Namun, menurut dia, rencana masuknya ratusan TKA tersebut tidak tepat, karena di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga timbul rasa ketidakadilan.
Sebelumnya diberitakan rencana kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.
Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.
"Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi COVID-19 dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana masuknya TKA tersebut," kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Dia khawatir apabila para TKA tersebut diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19 apalagi mereka berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi.
Selain itu, menurut Syarief, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut juga akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang banyak terdampak kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
"Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bangsa Indonesia tidak menolak dan tidak alergi atau diskriminatif terhadap TKA dari manapun termasuk dari China.
Namun, menurut dia, rencana masuknya ratusan TKA tersebut tidak tepat, karena di tengah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga timbul rasa ketidakadilan.
Sebelumnya diberitakan rencana kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.
Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China yang dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.