Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah meminta Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi, dapat menyelesaikan perbagai permasalahan yang berkaitan dengan investasi di wilayah itu.
"Sehingga benar-benar terwujud NTB sebagai daerah yang ramah investasi," tegas Wagub NTB pada rapat Satuan Tugas Percepatan Investasi Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat.
Menurut Rohmi, tanpa investasi tidak mungkin pertumbuhan ekonomi berjalan dengan lancar dan baik. Oleh karena itu, kehadiran investasi akan menyerap tenaga kerja dan menggerakkan sektor ekonomi dan sektor lain.
Sehingga, keberadaan Satgas Percepatan Investasi di daerah sangat penting. Karena masalah investasi tidak mudah, banyak sekali rentetan persoalan di lapangan.
"Komitmen Presiden Jokowi jelas, kita harus jadi daerah yang ramah investasi," kata Rohmi.
"Slogan ini yang paling penting adalah implementasinya di lapangan. Percuma slogan ini, kalau ternyata persoalan investasi masih menyisahkan masalah," sambung Kakak kandung mantan Gubernur NTB dua periode Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi ini.
Untuk itu, semua unsur yang ada dalam Satgas memiliki peran yang sangat penting. Untuk menyelesaikan berbagai pesoalan yang berhubungan dengan investasi.
Di NTB bahkan Indonesia banyak sekali persoalan investasi, bukan karena masalah perizinan. Justru akibat persoalan lain.
Rohmi meyakini, keberadaan Satgas Percepatan Investasi, akan mampu mencairkan masalah dan menemukan solusi yang baik untuk kebaikan semua.
"Dengan keputusan dan koordinasi yang baik tentunya," katanya.
Sementara itu, Waka Polda NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan, mengapresiasi keberadaan Satgas.
"Apalagi Satgas yang terdiri dari berbagai unsur seperti TNI/Polri, kejaksaan, unsur pemerintah dan lembaga lainnya," kata Wakapolda.
Satgas ini harus bekerja maksimal dalam menyelesaikan masalah investasi. Bersinergi dengan semua pihak, termasuk masyarakat.
Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H Muhammad Ruum, mengatakan akan terus berkoordinasi dan secara bertahap menuntaskan masalah investasi di NTB.
"Bersama TNI/Polri, kejaksaan dan unsur lain," katanya.
"Sehingga benar-benar terwujud NTB sebagai daerah yang ramah investasi," tegas Wagub NTB pada rapat Satuan Tugas Percepatan Investasi Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB di Mataram, Jumat.
Menurut Rohmi, tanpa investasi tidak mungkin pertumbuhan ekonomi berjalan dengan lancar dan baik. Oleh karena itu, kehadiran investasi akan menyerap tenaga kerja dan menggerakkan sektor ekonomi dan sektor lain.
Sehingga, keberadaan Satgas Percepatan Investasi di daerah sangat penting. Karena masalah investasi tidak mudah, banyak sekali rentetan persoalan di lapangan.
"Komitmen Presiden Jokowi jelas, kita harus jadi daerah yang ramah investasi," kata Rohmi.
"Slogan ini yang paling penting adalah implementasinya di lapangan. Percuma slogan ini, kalau ternyata persoalan investasi masih menyisahkan masalah," sambung Kakak kandung mantan Gubernur NTB dua periode Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi ini.
Untuk itu, semua unsur yang ada dalam Satgas memiliki peran yang sangat penting. Untuk menyelesaikan berbagai pesoalan yang berhubungan dengan investasi.
Di NTB bahkan Indonesia banyak sekali persoalan investasi, bukan karena masalah perizinan. Justru akibat persoalan lain.
Rohmi meyakini, keberadaan Satgas Percepatan Investasi, akan mampu mencairkan masalah dan menemukan solusi yang baik untuk kebaikan semua.
"Dengan keputusan dan koordinasi yang baik tentunya," katanya.
Sementara itu, Waka Polda NTB Brigjen Pol Ruslan Aspan, mengapresiasi keberadaan Satgas.
"Apalagi Satgas yang terdiri dari berbagai unsur seperti TNI/Polri, kejaksaan, unsur pemerintah dan lembaga lainnya," kata Wakapolda.
Satgas ini harus bekerja maksimal dalam menyelesaikan masalah investasi. Bersinergi dengan semua pihak, termasuk masyarakat.
Kadis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), H Muhammad Ruum, mengatakan akan terus berkoordinasi dan secara bertahap menuntaskan masalah investasi di NTB.
"Bersama TNI/Polri, kejaksaan dan unsur lain," katanya.