Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ilham Bintang mengatakan taat pada kode etik dalam menjalankan tugas merupakan martabat dan mahkota wartawan yang sesungguhnya.
"Sesungguhnya itulah martabat dan mahkota wartawan yang beritanya dapat dipercaya publik," kata Ketua DK PWI Ilham Bintang terkait kegiatan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Ilham Bintang dalam pertemuan DK PWI se-Indonesia. Beberapa hal yang dibahas di antaranya tentang pemahaman dan penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan yang kini cukup memprihatinkan dan dinilai makin rendah.
Begitu juga dengan perilaku wartawan di lapangan, banyak yang masih belum mencerminkan sikap profesional sesuai amanah kode perilaku wartawan PWI, kata Ilham.
"Masih ada yang mencampuradukkan antara kepentingan profesi, organisasi dan kepentingan pribadi. Ini akan ditertibkan," ucap dia.
Di kesempatan itu, ia juga mengingatkan media sosial adalah suatu keniscayaan dengan 200 juta lebih pengguna. Bahkan, angka itu melebihi jumlah pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 atau sekitar 80 persen populasi Indonesia.
Merujuk pada data tersebut, maka masyarakat akan dengan mudah dan cepat mendapatkan beragam informasi dari melalui media sosial.
Di satu sisi, masyarakat memang bisa mendapatkan beragam kemudahan informasi dari berbagai media sosial yang ada. Akan tetapi, perlu diingat juga terdapat sejumlah dampak negatif jika tidak bisa menyaring ribuan hingga jutaan informasi yang masuk.
"Ini juga bisa menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat," ujar dia.
Melihat situasi itu, DK PWI mengingatkan para wartawan di Tanah Air agar menjadikan hal tersebut sebagai tantangan. Artinya, setiap jurnalis dituntut wajib menerapkan prinsip kerja jurnalistik yang taat kode etik.
Sebagai tambahan informasi, pertemuan DK PWI dilaksanakan secara hybrid atau gabungan dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Hal tersebut tentu saja demi mencegah penularan COVID-19 serta mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Pertemuan secara langsung (luring) dipimpin oleh Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo di Kendari dan dibuka oleh Ketua DK PWI Ilham Bintang dari Jakarta. Pertemuan itu dihadiri secara fisik oleh 40 pengurus DK PWI dari 26 provinsi dan selebihnya secara daring.
"Sesungguhnya itulah martabat dan mahkota wartawan yang beritanya dapat dipercaya publik," kata Ketua DK PWI Ilham Bintang terkait kegiatan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal tersebut disampaikan Ilham Bintang dalam pertemuan DK PWI se-Indonesia. Beberapa hal yang dibahas di antaranya tentang pemahaman dan penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan yang kini cukup memprihatinkan dan dinilai makin rendah.
Begitu juga dengan perilaku wartawan di lapangan, banyak yang masih belum mencerminkan sikap profesional sesuai amanah kode perilaku wartawan PWI, kata Ilham.
"Masih ada yang mencampuradukkan antara kepentingan profesi, organisasi dan kepentingan pribadi. Ini akan ditertibkan," ucap dia.
Di kesempatan itu, ia juga mengingatkan media sosial adalah suatu keniscayaan dengan 200 juta lebih pengguna. Bahkan, angka itu melebihi jumlah pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 atau sekitar 80 persen populasi Indonesia.
Merujuk pada data tersebut, maka masyarakat akan dengan mudah dan cepat mendapatkan beragam informasi dari melalui media sosial.
Di satu sisi, masyarakat memang bisa mendapatkan beragam kemudahan informasi dari berbagai media sosial yang ada. Akan tetapi, perlu diingat juga terdapat sejumlah dampak negatif jika tidak bisa menyaring ribuan hingga jutaan informasi yang masuk.
"Ini juga bisa menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat," ujar dia.
Melihat situasi itu, DK PWI mengingatkan para wartawan di Tanah Air agar menjadikan hal tersebut sebagai tantangan. Artinya, setiap jurnalis dituntut wajib menerapkan prinsip kerja jurnalistik yang taat kode etik.
Sebagai tambahan informasi, pertemuan DK PWI dilaksanakan secara hybrid atau gabungan dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Hal tersebut tentu saja demi mencegah penularan COVID-19 serta mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Pertemuan secara langsung (luring) dipimpin oleh Sekretaris DK PWI Sasongko Tedjo di Kendari dan dibuka oleh Ketua DK PWI Ilham Bintang dari Jakarta. Pertemuan itu dihadiri secara fisik oleh 40 pengurus DK PWI dari 26 provinsi dan selebihnya secara daring.