Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Mori Hanafi mengungkapkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sedang tidak sehat akibat kontraksi adanya tanggungan hutang di APBD Tahun 2021.
"APBD kita dalam kondisi kurang sehat, bisa dikatakan sakit. Sebab APBD 2022 tertekan karena menanggung beban APBD 2021," kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi di Mataram, Sabtu.
Ia menjelaskan, tidak sehat-nya APBD ini akibat adanya tanggungan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp227,6 miliar yang belum bisa di bayar di APBD 2021, sementara pada bulan Mei 2022 sudah harus dibayarkan.
"Jumlah ini kita lihat dari keseluruhan APBD NTB yang bermasalah itu sebesar 5 persen," ujarnya.
Selain itu, Anggota DPRD NTB Dapil Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu ini, mengatakan hutang ini muncul karena pemerintah provinsi (Pemprov) pada akhir bulan Desember 2021, tidak punya cukup uang untuk membayar seluruh kegiatan.
"Makanya untuk menutupi ini kita akan melakukan pergeseran anggaran di sejumlah OPD, sekarang ini sedang dalam proses pembahasan," katanya.
Menurut Mori, tidak terbayar-nya pengerjaan di 2021 tersebut tidak terlepas dari berkurangnya pendapatan daerah di tahun itu, akibat transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat jauh berkurang dan Pemprov NTB punya beban 8 persen dari DAU untuk vaksinasi.
"Sebetulnya vaksin itu gratis dari pemerintah pusat namun Pemprov perlu menanggulangi honor vaksinator, tenaga medis, kebutuhan distribusi dan lainnya," ucap Mori.
Selain itu, penyebab lainnya karena daya beli masyarakat lemah. Karena, salah satu potensi pajak yang bisa menyumbang PAD mencapai ratusan miliar dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, faktanya pendapatan dari BBNKB menurun.
"Kenapa menurun karena orang yang mampu beli mobil ini turun drastis, padahal potensi PAD kita salah satunya besar di situ," ujarnya.
Oleh karena itu menurut Mori, pemerintah harus mengupayakan beban hutang ini terlunasi tahun ini sehingga tidak menjadi beban pada APBD NTB Tahun 2023. Mengingat tahun depan, sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024.
"Ini lah yang harus dipikirkan, bagaimana agar APBD kita sehat tahun 2023. Tidak ada lagi beban utang dari tahun-tahun sebelumnya," kata Mori.
Meski demikian, Mori optimis, pada tahun ini perputaran uang atau pergerakan ekonomi di daerah mulai terdongkrak dengan terus menurunnya COVID-19, selanjutnya diselenggarakannya.sejumlah kegiatan internasional, seperti MotoGP, MXGP, WSBK sehingga tidak hanya ekonomi, sektor pariwisata dan UMKM turut membaik.
"Harapan kita kondisi ini (COVID-19) terus membaik, sehingga ekonomi jalan, pariwisata juga jalan. Karena kita tahu pariwisata dan pertanian menjadi sektor utama penyumbang terbesar untuk NTB," katanya.
"APBD kita dalam kondisi kurang sehat, bisa dikatakan sakit. Sebab APBD 2022 tertekan karena menanggung beban APBD 2021," kata Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi di Mataram, Sabtu.
Ia menjelaskan, tidak sehat-nya APBD ini akibat adanya tanggungan hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp227,6 miliar yang belum bisa di bayar di APBD 2021, sementara pada bulan Mei 2022 sudah harus dibayarkan.
"Jumlah ini kita lihat dari keseluruhan APBD NTB yang bermasalah itu sebesar 5 persen," ujarnya.
Selain itu, Anggota DPRD NTB Dapil Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu ini, mengatakan hutang ini muncul karena pemerintah provinsi (Pemprov) pada akhir bulan Desember 2021, tidak punya cukup uang untuk membayar seluruh kegiatan.
"Makanya untuk menutupi ini kita akan melakukan pergeseran anggaran di sejumlah OPD, sekarang ini sedang dalam proses pembahasan," katanya.
Menurut Mori, tidak terbayar-nya pengerjaan di 2021 tersebut tidak terlepas dari berkurangnya pendapatan daerah di tahun itu, akibat transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat jauh berkurang dan Pemprov NTB punya beban 8 persen dari DAU untuk vaksinasi.
"Sebetulnya vaksin itu gratis dari pemerintah pusat namun Pemprov perlu menanggulangi honor vaksinator, tenaga medis, kebutuhan distribusi dan lainnya," ucap Mori.
Selain itu, penyebab lainnya karena daya beli masyarakat lemah. Karena, salah satu potensi pajak yang bisa menyumbang PAD mencapai ratusan miliar dari pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, faktanya pendapatan dari BBNKB menurun.
"Kenapa menurun karena orang yang mampu beli mobil ini turun drastis, padahal potensi PAD kita salah satunya besar di situ," ujarnya.
Oleh karena itu menurut Mori, pemerintah harus mengupayakan beban hutang ini terlunasi tahun ini sehingga tidak menjadi beban pada APBD NTB Tahun 2023. Mengingat tahun depan, sudah memasuki tahapan Pemilu Serentak 2024.
"Ini lah yang harus dipikirkan, bagaimana agar APBD kita sehat tahun 2023. Tidak ada lagi beban utang dari tahun-tahun sebelumnya," kata Mori.
Meski demikian, Mori optimis, pada tahun ini perputaran uang atau pergerakan ekonomi di daerah mulai terdongkrak dengan terus menurunnya COVID-19, selanjutnya diselenggarakannya.sejumlah kegiatan internasional, seperti MotoGP, MXGP, WSBK sehingga tidak hanya ekonomi, sektor pariwisata dan UMKM turut membaik.
"Harapan kita kondisi ini (COVID-19) terus membaik, sehingga ekonomi jalan, pariwisata juga jalan. Karena kita tahu pariwisata dan pertanian menjadi sektor utama penyumbang terbesar untuk NTB," katanya.