Mataram, 4/4 (ANTARA) - Poligami memicu meningkatnya kasus perceraian di Nusa Tenggara Barat (NTB), selain faktor ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat rendahnya tingkat pendidikan.

     Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB), NTB, Hj Ratningdiah mengungkapkan hal itu ketika membuka dialog publik dengan tema "Tugas Konstitusional Kepemimpinan Baru Pada Pemilu: Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi", yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional untuk Perempuan (Komnas) NTB, di Mataram, Sabtu.

     "Selain karena kurang berkembangnya budaya dialog dalam rumah tangga dan faktor ekonomi, penyebab lain dari meningkatnya kasus perceraian di NTB juga akibat poligami yang cukup tinggi," ujarnya.

     Berdasarkan data versi BPP dan KB NTB, angka kasus perceraian di NTB pada 2008 mencapai 2.000-an kasus, meningkat dibandingkan tahun 2007 yang hanya sebanyak 1.700 kasus.

     Ia mengatakan, untuk menekan kasus perceraian di NTB yang didominasi oleh keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah perlu dilakukan upaya nyata yang mengarah kepada peningkatan pendidikan dan pemahaman tentang bagaimana mengelola rumah tangga yang baik.

     "Upaya yang dilakukan tersebut antara lain dengan mendirikan Pusat Informasi dan Konseling Keluarga (PIKA) yang akan diresmikan oleh gubernur, Rabu (8/4)," katanya.

     Ia mengatakan, bagi pasangan yang ingin menikah dan membangun rumah tangga yang "Sakinah Mawaddah Warohmah", bisa melakukan konsultasi melalui telepon atau datang langsung ke PIKA.

     "Bagi mereka yang mau menikah bisa datang ke tempat kami untuk berkonsultasi tentang bagaimana membentuk rumah tangga yang harmonis dan sejahtera serta bagaimana menjadi istri yang mandiri tidak selalu bergantung pada suami," ujarnya.

     Melalui konseling diharapkan masyarakat tidak malu untuk melakukan konsultasi, karena identitas mereka sangat dirahasiakan.

     Upaya lain yang dilakukan pemerintah, kata Ratningdiah, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah  melalui program pemberian beasiswa untuk 474.974 siswa miskin mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga SMA yang jumlahnya mencapai Rp235,98 miliar.     

     Dana beasiswa tersebut merupakan pembiayaan pemerintah pusat melalui APBN, Pemprov NTB dari APBD I dan pemerintah kabupaten/kota dari APBD II.

     "Beasiswa itu diharapkan akan menurunkan angka putus sekolah sehingga tingkat perceraian juga mengalami penurunan, tidak sebanyak tahun 2008," ujarnya. (*)