Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong para kepala desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan dengan pengelolaan yang tepat.
"Selama ini dana desa telah berhasil dimanfaatkan untuk membangun 227.000 kilometer jalan desa, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 BUMDes, 6.100 tambat perahu, dan 62.500 penahan tanah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para kepala desa di berbagai daerah," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal itu dikatakan Bambang usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Sabtu. Dia menjelaskan, dalam RAPBN Tahun 2023, Presiden Joko Widodo berencana menaikkan anggaran dana desa dari Rp68 triliun di 2022 menjadi Rp 71 triliun di 2023.
Baca juga: MPR lauds KPU's preparation for 2024
Baca juga: MPR dorong alumni dapat pengaruhi kebijakan pemerintah
Menurut dia, sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015 hingga tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengucurkan dana desa hingga mencapai Rp468 triliun.
Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jelasnya, para kepala desa juga dapat memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan program Desa Wisata Agro (Dewa), Desa Wisata Industri (Dewi), dan Desa Digital (Dedi), yang dicetuskan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui BUMDes, kata Bambang, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Hal itu karena dari persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang, persentase penduduk miskin di perkotaan hanya 7,89 persen.
"Selama ini dana desa telah berhasil dimanfaatkan untuk membangun 227.000 kilometer jalan desa, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 BUMDes, 6.100 tambat perahu, dan 62.500 penahan tanah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran para kepala desa di berbagai daerah," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal itu dikatakan Bambang usai menerima perwakilan kepala desa dari Kabupaten Purbalingga, di Jakarta, Sabtu. Dia menjelaskan, dalam RAPBN Tahun 2023, Presiden Joko Widodo berencana menaikkan anggaran dana desa dari Rp68 triliun di 2022 menjadi Rp 71 triliun di 2023.
Baca juga: MPR lauds KPU's preparation for 2024
Baca juga: MPR dorong alumni dapat pengaruhi kebijakan pemerintah
Menurut dia, sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015 hingga tahun 2022, Presiden Joko Widodo telah mengucurkan dana desa hingga mencapai Rp468 triliun.
Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jelasnya, para kepala desa juga dapat memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan program Desa Wisata Agro (Dewa), Desa Wisata Industri (Dewi), dan Desa Digital (Dedi), yang dicetuskan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pengelolaan dana desa secara tepat sasaran melalui BUMDes, kata Bambang, bisa mendorong percepatan Indonesia keluar dari garis kemiskinan ekstrem. Hal itu karena dari persentase penduduk miskin Indonesia yang mencapai 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta orang, persentase penduduk miskin di perkotaan hanya 7,89 persen.