Selong, Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tetap berkomitmen untuk berantas rentenir melalui kredit tanpa bunga (Berkembang) yang diluncurkan sejak 2020
"Ini menjadi salah satu program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur," kata Sekda Lombok Timur, M Juaini Taofik dikutip dari keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis.
Keberhasilan Lombok Timur disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur pada Webinar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kemendagri) bertema Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD.
"Program ini juga telah mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik kategori inovasi program pengembangan akses keuangan di sektor peternakan," katanya.
Ia juga menekankan keberhasilan Lombok Timur pada pendampingan yang dilakukan sejak awal hingga akhir proses, termasuk dalam teknis peternakan terkait manajeman peternakan dan kesehatan hewan, hingga proses pelunasan. Kredit macet (non performing loan/ NPL) pada Lombok Timur berkembang relatif sangat kecil.
"Kredit macet angkanya hanya 3 persen, itu pun di BNI saja, sementara di BRI tidak ditemukan permasalahan serupa," katanya.
Dijelaskan, total realisasi Lombok Timur berkembang dari 2020 – 2022 mencapai Rp. 90,977 Miliar. Jumlah tersebut mencapai 6.061 peternak, dengan jumlah subsidi bunga yang telah dikeluarkan pemerintah dengan Rp5,4 Milyar dan Premi Asuransi (Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau=AUTS/K) mencapai Rp1,8 miliar. Untuk asuransi jumlah klaim mencapai 71 klaim dengan nilai Rp663 Juta.
"Selain Lombok Timur, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara juga diberi kesempatan memaparkan keberhasilan TPAKD untuk meningkatkan Inklusi keuangan dan literasi keuangan di daerahnya, di antaranya adalah program satu siswa satu rekening," katanya.
Deputi Komisioner Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Sarjito saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dalam upaya melawan rentenir, juga program satu siswa satu rekening. Ia berharap seluruh pemda dapat menerapkan hal serupa.
"Pada 2024 mendatang masyarakat yang mengakses lembaga keuangan formal dapat mencapai 90 persen seperti harapan Presiden," katanya.
"Ini menjadi salah satu program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur," kata Sekda Lombok Timur, M Juaini Taofik dikutip dari keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis.
Keberhasilan Lombok Timur disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur pada Webinar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kemendagri) bertema Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD.
"Program ini juga telah mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik kategori inovasi program pengembangan akses keuangan di sektor peternakan," katanya.
Ia juga menekankan keberhasilan Lombok Timur pada pendampingan yang dilakukan sejak awal hingga akhir proses, termasuk dalam teknis peternakan terkait manajeman peternakan dan kesehatan hewan, hingga proses pelunasan. Kredit macet (non performing loan/ NPL) pada Lombok Timur berkembang relatif sangat kecil.
"Kredit macet angkanya hanya 3 persen, itu pun di BNI saja, sementara di BRI tidak ditemukan permasalahan serupa," katanya.
Dijelaskan, total realisasi Lombok Timur berkembang dari 2020 – 2022 mencapai Rp. 90,977 Miliar. Jumlah tersebut mencapai 6.061 peternak, dengan jumlah subsidi bunga yang telah dikeluarkan pemerintah dengan Rp5,4 Milyar dan Premi Asuransi (Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau=AUTS/K) mencapai Rp1,8 miliar. Untuk asuransi jumlah klaim mencapai 71 klaim dengan nilai Rp663 Juta.
"Selain Lombok Timur, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara juga diberi kesempatan memaparkan keberhasilan TPAKD untuk meningkatkan Inklusi keuangan dan literasi keuangan di daerahnya, di antaranya adalah program satu siswa satu rekening," katanya.
Deputi Komisioner Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Sarjito saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dalam upaya melawan rentenir, juga program satu siswa satu rekening. Ia berharap seluruh pemda dapat menerapkan hal serupa.
"Pada 2024 mendatang masyarakat yang mengakses lembaga keuangan formal dapat mencapai 90 persen seperti harapan Presiden," katanya.