Mataram (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan guna mengendalikan laju kenaikan harga bahan pangan dari sisi suplai dan mendorong produksi.
Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dilakukan secara simbolis melalui penyerahan piagam deklarasi oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah kepada Sekretaris Daerah NTB H Lalu Gita Ariadi, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Heru Saptaji, dalam upacara memperingati ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, di Mataram, Rabu.
"Ini gerakan nasional dalam konteks pengendalian inflasi pangan yang merupakan lanjutan dari awal peluncuran GNPIP pada 10 Agustus 2022 di Malang," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Heru Saptaji.
Ia menyebutkan tekanan inflasi di NTB, pada Juli 2022 relatif tinggi, yakni sebesar 1,24 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 0,92 persen.
Adapun secara tahunan, NTB mengalami inflasi sebesar 6,58 persen (yoy), lebih tinggi dari nasional yang tercatat 4,94 persen (yoy).
Heru menambahkan untuk periode Juli 2022, inflasi terjadi utamanya karena kenaikan harga kelompok harga barang atau jasa yang mencatatkan inflasi sebesar 14,03 persen (yoy), khususnya angkutan udara yang didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak jenis avtur dan peningkatan permintaan. Di sisi lain, ketersediaan maskapai masih cenderung terbatas.
Kelompok komoditas bahan pangan juga mencatatkan adanya inflasi sebesar 11,11 persen (yoy) khususnya dari komoditas hortikultura, seperti bawang merah, tomat dan cabai merah.
"Hal itu terjadi karena kenaikan permintaan, sementara pasokan cenderung terbatas akibat hasil panen kurang optimal akibat curah hujan tinggi sehingga banyak tanaman yang busuk," ujarnya.
Heru mengatakan GNPIP Provinsi NTB terdiri atas tujuh program strategis, yakni program 77 desa berdaya dan tanggap inflasi, penanaman 7.700 bibit cabai rawit dan hortikultura, gerakan tanam cabai di perguruan tinggi, gerakan tanam cabai di tujuh pondok pesantren.
Selain itu, program operasi pasar murah berkala di seluruh TPID se-NTB, optimalisasi kerja sama antar daerah komoditas pangan strategis, dan gerakan edukasi publik literasi pengendalian inflasi.
"Ketujuh program tersebut merupakan flagship strategy untuk langkah-langkah pengendalian pasokan secara terintegrasi, masif dan berdampak nasional," katanya.
Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dilakukan secara simbolis melalui penyerahan piagam deklarasi oleh Gubernur NTB H Zulkieflimansyah kepada Sekretaris Daerah NTB H Lalu Gita Ariadi, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB Heru Saptaji, dalam upacara memperingati ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, di Mataram, Rabu.
"Ini gerakan nasional dalam konteks pengendalian inflasi pangan yang merupakan lanjutan dari awal peluncuran GNPIP pada 10 Agustus 2022 di Malang," kata Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Heru Saptaji.
Ia menyebutkan tekanan inflasi di NTB, pada Juli 2022 relatif tinggi, yakni sebesar 1,24 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 0,92 persen.
Adapun secara tahunan, NTB mengalami inflasi sebesar 6,58 persen (yoy), lebih tinggi dari nasional yang tercatat 4,94 persen (yoy).
Heru menambahkan untuk periode Juli 2022, inflasi terjadi utamanya karena kenaikan harga kelompok harga barang atau jasa yang mencatatkan inflasi sebesar 14,03 persen (yoy), khususnya angkutan udara yang didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak jenis avtur dan peningkatan permintaan. Di sisi lain, ketersediaan maskapai masih cenderung terbatas.
Kelompok komoditas bahan pangan juga mencatatkan adanya inflasi sebesar 11,11 persen (yoy) khususnya dari komoditas hortikultura, seperti bawang merah, tomat dan cabai merah.
"Hal itu terjadi karena kenaikan permintaan, sementara pasokan cenderung terbatas akibat hasil panen kurang optimal akibat curah hujan tinggi sehingga banyak tanaman yang busuk," ujarnya.
Heru mengatakan GNPIP Provinsi NTB terdiri atas tujuh program strategis, yakni program 77 desa berdaya dan tanggap inflasi, penanaman 7.700 bibit cabai rawit dan hortikultura, gerakan tanam cabai di perguruan tinggi, gerakan tanam cabai di tujuh pondok pesantren.
Selain itu, program operasi pasar murah berkala di seluruh TPID se-NTB, optimalisasi kerja sama antar daerah komoditas pangan strategis, dan gerakan edukasi publik literasi pengendalian inflasi.
"Ketujuh program tersebut merupakan flagship strategy untuk langkah-langkah pengendalian pasokan secara terintegrasi, masif dan berdampak nasional," katanya.