Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pelaksanaan Larap (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) terhadap rencana pembangunan Bendungan Mujur yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan air untuk pertanian dan kebutuhan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Hari ini kita telah melaksanakan diskusi terkait kendala di lapangan untuk persiapan pelaksanaan Larap pembangunan Bendungan Mujur," kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri usai menerima kunjungan pihak BWS di kantor bupati setempat di Praya, Selasa.
Kegiatan Larap pembangunan Bendungan Mujur itu dilaksanakan pekan depan, sehingga saat ini masih dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan tujuan Larap yang merupakan langkah awal dalam merealisasikan rencana pembangunan Bendungan Mujur. "Kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada bersama masyarakat yang terdampak," katanya.
Baca juga: Savana di ujung Bendungan Praya nan eksotis
Baca juga: Air Bendungan Meninting butuh penampungan di Lombok Tengah
Kepala Bappeda Lombok Tengah, Lalu Wirnata mengatakan, luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Bendungan Mujur sekitar 394,94 hektare dan lahan sudah dibebaskan baru 4,44 hektare. Sedangkan total biaya pembebasan tanah, bangunan, tanaman pohon, serta aset bangunan lainnya yang terkena dampak pembangunan bendungan Mujur yang masih dimiliki warga terkena dampak (WTD) adalah sebesar Rp463.405.388.399.00 (NJOP) dan sebesar Rp570.028.660.206.43 untuk harga pasaran.
"Kebutuhan lahan keseluruhan pembangunan bendungan Mujur seluas 394,94 hektare dan luas lahan yang sudah di ukur dari 4 desa seluas 173,12 hektare. Sementara luas lahan yang belum diukur di wilayah Desa Kelebuh yang sekarang menjadi Desa Persiapan Lelong 217,38 hektare," katanya.
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka mendorong semua pihak agar mendukung rencana pembangunan Bendungan Mujur. Proses pembangunan bendungan ini melalui beberapa tahapan, saat ini proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan Detail Engineering Design (DED) Bendungan Mujur juga disusun sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan.
"Hari ini kita telah melaksanakan diskusi terkait kendala di lapangan untuk persiapan pelaksanaan Larap pembangunan Bendungan Mujur," kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri usai menerima kunjungan pihak BWS di kantor bupati setempat di Praya, Selasa.
Kegiatan Larap pembangunan Bendungan Mujur itu dilaksanakan pekan depan, sehingga saat ini masih dilakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan tujuan Larap yang merupakan langkah awal dalam merealisasikan rencana pembangunan Bendungan Mujur. "Kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada bersama masyarakat yang terdampak," katanya.
Baca juga: Savana di ujung Bendungan Praya nan eksotis
Baca juga: Air Bendungan Meninting butuh penampungan di Lombok Tengah
Kepala Bappeda Lombok Tengah, Lalu Wirnata mengatakan, luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Bendungan Mujur sekitar 394,94 hektare dan lahan sudah dibebaskan baru 4,44 hektare. Sedangkan total biaya pembebasan tanah, bangunan, tanaman pohon, serta aset bangunan lainnya yang terkena dampak pembangunan bendungan Mujur yang masih dimiliki warga terkena dampak (WTD) adalah sebesar Rp463.405.388.399.00 (NJOP) dan sebesar Rp570.028.660.206.43 untuk harga pasaran.
"Kebutuhan lahan keseluruhan pembangunan bendungan Mujur seluas 394,94 hektare dan luas lahan yang sudah di ukur dari 4 desa seluas 173,12 hektare. Sementara luas lahan yang belum diukur di wilayah Desa Kelebuh yang sekarang menjadi Desa Persiapan Lelong 217,38 hektare," katanya.
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka mendorong semua pihak agar mendukung rencana pembangunan Bendungan Mujur. Proses pembangunan bendungan ini melalui beberapa tahapan, saat ini proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan Detail Engineering Design (DED) Bendungan Mujur juga disusun sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan.