Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) 2 Pulau Lombok, Abdul Hadi meminta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bisa duduk bersama guna membahas penuntasan lahan untuk pembangunan Bendungan Mujur di Kecamatan Praya Timur.
"Desain bendungan sudah siap. Cuman jadi kendala belum terealisasi-nya pembangunannya sampai sekarang itu, terutama terkait kesiapan lokasi untuk pemindahan masyarakat yang menjadi kewajiban pemda," ujarnya di Mataram, Kamis.
Ia mengakui pembangunan Bendungan Mujur memang sudah lama direncanakan. Bahkan, berapa kali pergantian kepemimpinan, baik pusat, gubernur dan bupati. Namun, sejauh ini yang menjadi kendala penyiapan lahan yang belum ada progres-nya sampai dengan saat ini.
Padahal, jika pembangunan Bendungan Mujur bisa terealisasi maka kekeringan di wilayah Selatan Pulau Lombok. Mulai Lombok Tengah dan Lombok Timur akan bisa terpecahkan.
"Saya sudah turun berdialog dengan warga di sekitar Bendungan Mujur, mereka umumnya siap dipindahkan atau direlokasi asalkan uang ganti ruginya sesuai," tegas Abdul Hadi.
Baca juga: Legislator minta Gubernur NTB suarakan Bendungan Mujur ke Presiden
Abdul Hadi mengatakan perkiraan dana pembangunan Bendungan Mujur akan menghabiskan biaya mencapai Rp2-3 triliun. Jumlah ini lebih besar daripada pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat.
"Karena desain-nya sudah siap, maka pemerintah pusat tentu sudah siap dengan skenario pembiayaan apapun. Tapi memang enggak bisa murni dana pusat melalui APBN, karena harus ada juga dana pendamping dari APBD untuk pembebasan lahan dan pemindahan warga," kata pria yang juga pernah menjadi anggota DPRD NTB tiga periode ini.
"Pembebasan lahan ini harusnya antara Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah, perlu duduk bareng membicarakan kewajiban pemda dalam menyukseskan mimpi mewujudkan Bendungan Mujur ini," sambungnya.
Baca juga: Pembangunan Bendungan Mujur di Praya Lombok Tengah dalam tahap pendataan
Lebih lanjut, ia menambahkan naiknya status Balai Wilayah Sungai (BWS) menjadi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), tentu ini berimbas pada aset-aset bendungan yang ditangani menjadi lebih besar, sehingga kenaikan status ini juga menguntungkan Provinsi NTB. Sebab, anggaran dan kewenangan-nya jelas semakin besar.
"Tinggal sekarang jika Bendungan Mujur ingin diwujudkan, perbaiki komunikasi warga dengan masyarakat yang akan terdampak. Kalau sudah baik, saya siap mengawal semua prosesnya di Kementerian PU. Apalagi, Pak Menteri PU Dody Hanggodo juga sudah datang ke NTB, maka itu jadi bahan kami saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian PU," katanya.
Baca juga: LARAP Bendungan Mujur Lombok Tengah dilanjutkan 2023
Baca juga: Pemkab dan warga menyetujui Larap Bendungan Mujur Lombok Tengah
