Di balik ijazah, ada kompetensi

Mataram (ANTARA) - Langit Bima sore itu tidak hanya memantulkan cahaya matahari yang mulai redup. Di sebuah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), harapan para siswa ikut menyala.Bukan sekadar menunggu kelulusan, melainkan menanti sesuatu yang selama ini terasa mahal dan jauh dari jangkauan sebagian keluarga mereka, yakni sertifikat kompetensi yang diakui dunia kerja.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan 400 subsidi sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni 2026.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan program ini dibuat agar lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui industri.

Langkah ini tampak sederhana. Namun jika ditelisik lebih dalam, ia menyentuh akar persoalan lama pendidikan vokasi di daerah.

Selama bertahun-tahun, lulusan SMK kerap terjebak dalam paradoks. Mereka disiapkan untuk siap kerja, tetapi ketika melamar, perusahaan meminta bukti kompetensi formal berupa sertifikat.

Sertifikasi itu tidak murah. Bagi sebagian siswa dari keluarga petani, nelayan, atau pekerja informal di Lombok dan Sumbawa, biaya uji kompetensi bisa menjadi beban tambahan setelah biaya pendidikan sehari-hari.

Program 400 sertifikat gratis ini bukan hanya soal angka. Ia menjadi simbol pergeseran orientasi kebijakan pendidikan dari sekadar menamatkan sekolah menjadi memastikan daya saing.

Daya saing

Data Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK secara nasional masih relatif tinggi dibanding jenjang lain. Ini menjadi alarm bahwa sistem vokasi belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan pasar kerja.

Di NTB, tantangan itu terasa nyata. Bonus demografi sedang berlangsung. Usia produktif jauh lebih besar dari usia nonproduktif. Jika tidak dikelola, bonus ini bisa berubah menjadi beban sosial.

Gubernur Iqbal sebelumnya juga mendorong pengembangan SMK agar selaras dengan kebutuhan industri dan membuka peluang pasar kerja Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang menghadapi penuaan penduduk.

Di sinilah sertifikat kompetensi menemukan relevansinya. Sertifikasi dari LSP Level 2 bukan sekadar formalitas. Ia menjadi jembatan antara bangku sekolah dan ruang produksi. Dunia industri bekerja dengan standar. Sertifikat adalah bahasa yang dipahami perusahaan.

Namun pertanyaan penting muncul. Apakah 400 cukup?. Jika dibandingkan dengan jumlah siswa SMK di NTB yang mencapai puluhan ribu, angka 400 tentu baru langkah awal.

Pemerintah daerah menyatakan target itu akan ditingkatkan jika pelaksanaan berjalan optimal. Artinya, program ini masih dalam fase uji efektivitas sekaligus pengukuran kapasitas anggaran.

Kebijakan ini juga bersinggungan dengan gagasan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah merancang SMK empat tahun, dengan satu tahun tambahan untuk persiapan masuk dunia kerja.

Bahkan dikembangkan pula kemitraan SMK dengan Balai Latihan Kerja agar siswa mendapat sertifikasi selain ijazah. Langkah Pemprov NTB memberi subsidi sertifikasi dapat dibaca sebagai akselerasi daerah terhadap agenda nasional.

Kesetaraan

Menariknya, kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah provinsi juga sedang menyusun formula baru pembagian biaya penyelenggaraan pendidikan agar lebih adil, khususnya bagi sekolah kecil di daerah terpencil.

Selama ini, sekolah swasta dan sekolah di pelosok sering merasa tertinggal dalam akses program revitalisasi.

Revitalisasi tanpa membedakan negeri dan swasta menjadi sinyal penting. Di banyak desa di NTB, SMK swasta justru menjadi tumpuan akses pendidikan. Jika sertifikasi hanya dinikmati sekolah unggulan di kota, kesenjangan akan melebar.

Langkah memberikan subsidi sertifikasi harus dibaca sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem vokasi yang inklusif. Bukan hanya memperkuat gedung atau peralatan praktik, tetapi juga memperkuat legitimasi kompetensi lulusan.

Di sisi lain, pembenahan tata kelola juga menjadi pekerjaan rumah. Publik masih mengingat kasus pengadaan mebel SMK yang disorot aparat penegak hukum.

Program sertifikasi gratis harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel agar tidak ternodai persoalan administratif atau anggaran. Pendidikan vokasi yang kuat menuntut integritas tata kelola yang kokoh.

Sinkronisasi Industri

Sertifikat kompetensi adalah alat. Namun, ia bukan tujuan akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan keterhubungan nyata antara SMK dan industri.

Konsep link and match kerap digaungkan, tetapi implementasinya membutuhkan peta kebutuhan industri yang akurat. NTB memiliki sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi. Sertifikasi harus diarahkan pada kompetensi yang relevan dengan sektor-sektor tersebut.

Jika pariwisata Lombok dan Sumbawa terus berkembang, maka kompetensi perhotelan, tata boga, dan teknik pendingin harus diprioritaskan. Jika sektor pertanian modern ingin didorong, maka sertifikasi di bidang mekanisasi atau pengolahan hasil menjadi penting.

Selain itu, kerja sama dengan perusahaan harus diperluas. Sertifikat akan lebih bermakna jika diikuti dengan skema magang, rekrutmen langsung, atau kontrak kerja awal.

Pemerintah provinsi dapat memfasilitasi forum rutin antara kepala SMK dan asosiasi industri untuk menyelaraskan kurikulum, standar uji, dan kebutuhan tenaga kerja.

Skema pembiayaan juga perlu diperluas. Jika 400 sertifikat menjadi titik awal, maka tahun berikutnya bisa dikembangkan model pembiayaan bersama antara pemerintah, industri, dan bahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan begitu, keberlanjutan program tidak semata bergantung pada APBD.

Lebih jauh lagi, literasi karier bagi siswa harus diperkuat. Sertifikat tanpa pemahaman strategi mencari kerja atau membangun usaha mandiri akan kehilangan daya ungkitnya.

SMK dapat mengintegrasikan pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, dan adaptasi teknologi digital agar lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.

Program sertifikat gratis ini adalah pesan bahwa negara hadir di ruang kelas vokasi. Ia mendidik karena memberi akses kompetensi. Ia memberdayakan karena meningkatkan peluang kerja.

Ia mencerahkan karena mengubah cara pandang bahwa sekolah tidak berhenti pada ijazah. Dan ia menanamkan rasa kebangsaan karena menyiapkan generasi NTB menjadi bagian dari tenaga terampil Indonesia yang mampu bersaing di tingkat regional.

Empat ratus sertifikat mungkin tampak kecil dalam statistik. Namun bagi satu siswa di Bima, Lombok Timur, atau Sumbawa Barat, ia bisa menjadi pembeda antara ditolak dan diterima kerja.

Tantangannya kini adalah memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai program simbolik, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang memperkuat fondasi vokasi NTB.

Jika sertifikat telah digenggam dan pintu industri mulai terbuka, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah lulusan SMK siap kerja, melainkan seberapa jauh NTB berani menempatkan generasi mudanya di panggung ekonomi yang lebih luas.