Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah, NTB, menyatakan pelaksanaan rencana aksi pengadaan lahan dan pemukiman kembali atau land acquisition and resettlement action plan (LARAP) pembangunan Bendungan Mujur di Kecamatan Praya Timur, tetap dilanjutkan pada 2023 setelah sebelumnya tertunda pada 2022.
"LARAP pembangunan Bendungan Mujur akan dilaksanakan pada 2023 ini," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Lalu Rahadian di Praya, NTB, Jumat.
Ia mengatakan anggaran untuk pelaksanaan LARAP tersebut telah disiapkan di APBD 2023, namun pihaknya belum bisa memastikan jadwal pelaksanaannya.
Hal itu, karena pihaknya juga masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat atau Kementerian PUPR.
"Kita masih melakukan koordinasi dengan kementerian dulu," katanya.
Menurut dia, proses pembangunan Bendungan Mujur tersebut masih panjang dan belum lagi proses pembebasan lahan yang memakan waktu, namun untuk LARAP ditargetkan tuntas di 2023.
Ia pun tetap optimistis pelaksanaan pembangunan Bendungan Mujur ini bisa terwujud, meskipun dalam waktu cukup panjang, karena rencana ini telah mendapatkan dukungan dari Komisi V DPR RI.
"Sinyal dari pemerintah pusat pasti ada dan kita juga didukung oleh Komisi V DPR RI," katanya.
Luas lahan untuk pembangunan Bendungan Mujur guna mendukung sektor pertanian dan kebutuhan air di Kawasan Mandalika itu mencapai 394, 94 hektare (ha).
Namun, lahan yang sudah dibebaskan baru 4,44 hektare, sehingga sisanya masih banyak dan membutuhkan anggaran yang cukup besar.
