Mataram (ANTARA) - Belasan warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat meminta Balai Wilayah Sungai untuk mengeruk sedimentasi lumpur yang memenuhi Bendungan Pengga dan Sungai Pampang.
Kepala Desa Kabul, Sahurim menegaskan sedimentasi aliran Sungai Pampang yang melewati Desa Kabul sempat meluap sehingga berimbas delapan dusun terdampak dan menyebabkan 380 kepala keluarga terendam banjir pada Rabu (14/1).
"Kami meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) NTB untuk segera melakukan upaya penanganan cepat dengan melakukan pengerukan sedimentasi Sungai Pampang dan memperbaiki Bendungan Pengga di dekat rumah warga," tegas Sahurim saat hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (PU Perkim) NTB, Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) NTB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB di ruangan Komisi IV DPRD NTB di Mataram, Selasa.
Menurutnya, setiap tahun Desa Kabul diterjang banjir. Ini disinyalir karena Bendungan Pengga yang berada di dekat rumah warga meluap kala hujan turun. Selain itu, dangkal-nya aliran Sungai Pampang semakin memperparah kondisi banjir.
"Jadi, setiap tahun kami kebanjiran. Kami minta BWS segera melakukan pengerukan sedimentasi Sungai Pampang dan perbaikan Bendungan Pengga. Kalau bisa itu dikeruk dan tanggul," ujarnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, mendesak agar BBWS NTB segera turun ke lokasi. Karena, kewenangan penanganan dam Bendungan Pengga dan Sungai Pampang merupakan tugas dari BWS NTB.
"Masyarakat kita ini menunggu kapan BBWS akan turun ke lokasi. Jadi kalau kita mengulur waktu, persoalan ini tidak selesai," tegasnya.
Baca juga: PUPR NTB perbaiki tanggul Sungai Tanggek terdampak banjir
Selain itu, Konco menegaskan, dinas lain seperti PU dan BPBD NTB segera melakukan upaya penanganan sesuai bidang di lokasi tersebut.
"PU harus mengerjakan kewenangan-nya, BPBD juga harus melakukannya di desa Kabul. Tapi ini sudah jelas, persoalan ini kewenangan utamanya ada di BWS NTB," tegas Konco.
Sekretaris Dinas PU-Perkim NTB Ilham mengatakan pihaknya telah dipanggil oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk menerjunkan satu alat berat (ekskavator) untuk melakukan penanganan sementara di lokasi.
Tetapi, kata dia, penanganan tidak bisa dilakukan langsung, karena ekskavator digunakan untuk mengangkat lumpur di Desa Persiapan Pengantap di Kecamatan Sekotong Lombok Barat yang terdampak banjir.
Wakil Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Sudirsah Sujanto mengaku seluruh OPD ternyata telah mendapat perintah langsung oleh Gubernur NTB untuk melakukan penenangan segera dampak banjir di Desa Kabul.
"Jadi, gubernur sudah turun. Jadi dia sudah meminta respon cepat di Desa Kabul. Kami juga meminta kepada BWS yang memiliki kewenangan, turun ke lapangan dan melakukan identifikasi. Mana yang perlu ditangani jangka pendek dan jangka panjang segera dilakukan," tegasnya.
Baca juga: Pemerintah Mataram gandeng BWS NTB petakan titik rawan abrasi dan longsor
Sudirsah mengaku, berdasarkan paparan masyarakat, dampak banjir bandang yang dialami warga Desa Kabul butuh penanganan mendesak. Untuk itu, dia meminta agar BBWS, PU dan BPBD segera menangani dampak banjir di Desa Kabul.
"Karena terjadi pendangkalan sedimentasi perlu diangkat segera," tegas Sudirsah.
Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam BWS NTB Lukman Nurzaman mengatakan siap menindaklanjuti surat rekomendasi pemanfaatan pasir yang menutupi sedimentasi Sungai Pampang.
"Kami akan segera proses surat rekomendasi pemanfaatan pasir. Mudahan sampai dua hari ini ada jawaban sesuai dengan prosedur," ujar Lukman.
Baca juga: BWS NTB menormalisasi bendungan Batujai Praya
Lukman juga memastikan, petugas dari BWS NTB akan turun mengecek pada Rabu (28/1) untuk mengecek kondisi sedimentasi Sungai Pampang dan Bendungan Pengga yang dikeluhkan warga. Pihaknya juga menepis isu lamban-nya penanganan banjir akibat luapan Sungai Mampang tersebut. Pihak BWS telah menyusun jadwal untuk mengecek sedimentasi Sungai Pampang.
Selain itu Lukman, menyatakan banyaknya bencana banjir yang terjadi di NTB juga harus melakukan penanganan ke daerah-daerah yang terdampak parah.
Baca juga: Kementerian PUPR aktifkan tujuh posko pemantau banjir NTB
"Seperti di Sekotong kan. Kami di sana sudah menurunkan alat berat ya. Jadi tidak ada kesulitan ya," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026