Matraam (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera memetakan kawasan rawan abrasi dan longsor guna membantu penetapan program pengurangan dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrem.
"Minggu depan kami akan bertemu dengan jajaran BWS NTB untuk membahas pemetaan dan program kawasan rawan abrasi serta longsor di Kota Mataram," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri di Mataram, Jumat.
Dalam pertemuan itu, lanjutnya, Pemkot Mataram akan menyampaikan beberapa titik kawasan yang menjadi rawan abrasi di sembilan kilometer pantai kota itu. Sementara titik rawan longsor akan dipetakan pada kawasan pinggir sungai yang melintasi Kota Mataram yakni Sungai Jangkuk, Ancar, dan Kali Unus.
Dengan demikian BWS bisa memetakan bentuk intervensi yang perlu dilakukan pada kawasan rawan tersebut guna mengantisipasi dampak bencana ketika terjadi cuaca ekstrem.
"Intervensi bisa dengan pembuatan talud, bronjong, atau riprap (tumpukan batu) seperti di Pantai Loang Baloq dan Pantai Ampenan, atau ada cara teknis lain," kata Alwan Basri.
Ia mengatakan pertemuan dengan BWS itu diharapkan bermuara pada pelaksanaan program penanganan kawasan abrasi dan longsor yang sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, tentunya dengan skala prioritas.
"Pasalnya saat ini kondisi keuangan daerah kita masih pada posisi kurang, sehingga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah," katanya.
Untuk penanganan abrasi sembilan kilometer pantai di Kota Mataram, pihaknya pernah membuat konsep pembangunan jalan layang yang menghubungkan pantai di Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat, bahkan hingga ke Pelabuhan Lembar.
Konsep besar itu memang pernah jadi usulan prioritas, kata dia, tapi setelah dilakukan survei terdapat banyak kendala, salah satunya kondisi pantai yang tidak memungkinkan dan hingga saat ini belum ditindaklanjuti kembali.
Baca juga: BPBD Jakarta distribusikan bantuan logistik ke korban banjir di Jakut
Baca juga: 13 pendaki tersesat di Gunung Pangrango ditemukan
"Namun demikian hal itu tetap menjadi rencana besar kami untuk menyelesaikan masalah abrasi pantai. Kami akan coba komunikasikan lagi, apakah program itu masih ada di pemerintah pusat atau tidak," katanya.
