Lombok Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu untuk segera melengkapi berkas administrasi seiring dibukanya kembali status kepegawaian tersebut oleh Menteri PAN-RB.
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini mengatakan regulasi terbaru dari pemerintah pusat memberikan kepastian bagi para pegawai yang selama ini menunggu regulasi lanjutan.
"ASN P3K Paruh Waktu sudah dibuka oleh MenPAN-RB. Pekan depan, para pegawai sudah dapat mulai melengkapi berkas administrasi," ucapnya dalam Rapat Koordinasi Indikator Makro di Batu Layar, Lombok Barat, Kamis.
Pada 5 Agustus 2025, Kementerian PAN-RB menutup sistem pengusulan P3K Paruh Waktu. Pemerintah Lombok Barat melayangkan surat kepada Menteri PAN-RB terkait pengusulan aparatur sipil negara paruh waktu tersebut.
Baca juga: 201 honorer Lombok Barat ikut seleksi PPPK
Berdasarkan hasil audit dan verifikasi yang dilakukan Inspektorat tercatat dari 5.088 orang non-ASN yang diusulkan menjadi P3K Paruh Waktu hanya 3.860 orang yang memenuhi syarat.
Lombok Barat saat ini termasuk 25 daerah di Indonesia yang belum mengajukan usulan pengangkatan status P3K Paruh Waktu akibat sistem menginput usulan masih ditutup oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen memberikan dukungan penuh agar proses administrasi dan penataan ASN P3K Paruh Waktu berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
"Melalui koordinasi yang solid, program yang terarah, serta kinerja perangkat daerah yang semakin produktif, kami optimis dapat menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Zaini.
Baca juga: Lombok Tengah tingkatkan kompetensi PPPK
Baca juga: Nasib 700 honorer Lombok Tengah di ujung tanduk, Pemda cari solusi
Baca juga: Puluhan PPPK di Lombok Timur terima SK pengangkatan
