Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan 400 subsidi sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Level 2 bagi siswa SMK hingga Juni 2026.
Kebijakan yang ditegaskan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ini bertujuan memastikan lulusan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi yang diakui dunia industri.
Langkah ini menandai pergeseran orientasi pendidikan vokasi dari sekadar kelulusan administratif menuju penguatan daya saing riil di pasar kerja.
Selama bertahun-tahun, lulusan SMK menghadapi paradoks. Mereka dipersiapkan untuk siap kerja, tetapi perusahaan mensyaratkan bukti kompetensi formal berupa sertifikat.
Di sisi lain, biaya uji kompetensi tidak selalu terjangkau, terutama bagi siswa dari keluarga petani, nelayan, dan pekerja sektor informal di Lombok maupun Sumbawa. Subsidi sertifikasi menjadi intervensi konkret untuk memutus hambatan struktural tersebut.
Secara nasional, data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK masih relatif tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain. Fakta ini mengindikasikan belum optimalnya sinkronisasi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri.
Di NTB, tantangan itu beririsan dengan momentum bonus demografi. Dominasi usia produktif dapat menjadi modal pertumbuhan, tetapi juga berisiko berubah menjadi beban sosial jika tidak disertai peningkatan kualitas dan akses kerja.
Gubernur Iqbal sebelumnya mendorong pengembangan SMK agar selaras dengan kebutuhan industri dan membuka peluang kerja hingga kawasan Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang tengah menghadapi penuaan penduduk.
Dalam konteks ini, sertifikasi LSP Level 2 berfungsi sebagai bahasa standar yang dipahami industri, sekaligus jembatan antara ruang kelas dan ruang produksi.
Namun, 400 sertifikat jelas belum memadai jika dibandingkan jumlah siswa SMK di NTB yang mencapai puluhan ribu. Program ini harus dibaca sebagai tahap awal yang memerlukan evaluasi, penguatan anggaran, dan perluasan cakupan. Keberlanjutan menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada simbol, melainkan tumbuh menjadi sistem.
Upaya ini juga sejalan dengan gagasan nasional penguatan vokasi, termasuk rencana pengembangan SMK empat tahun dan kemitraan dengan Balai Latihan Kerja untuk memperluas akses sertifikasi. Artinya, langkah NTB dapat diposisikan sebagai akselerasi daerah terhadap agenda reformasi pendidikan vokasi nasional.
Aspek kesetaraan tidak boleh diabaikan. Sekolah swasta dan sekolah di daerah terpencil selama ini kerap tertinggal dalam akses program revitalisasi.
Jika subsidi sertifikasi hanya dinikmati sekolah unggulan di perkotaan, kesenjangan justru akan melebar. Pemerintah provinsi perlu memastikan distribusi program dilakukan secara inklusif dan proporsional.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prasyarat mutlak. Publik masih sensitif terhadap persoalan tata kelola anggaran pendidikan. Program sertifikasi gratis harus dikelola secara terbuka agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga.
Pada akhirnya, sertifikat kompetensi hanyalah instrumen. Tantangan berikutnya adalah membangun sinkronisasi industri secara nyata. NTB memiliki sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi.
Arah sertifikasi harus berbasis peta kebutuhan riil sektor-sektor tersebut, disertai perluasan kemitraan magang, rekrutmen, dan pembiayaan bersama dengan industri.
Jika dikelola konsisten dan berkelanjutan, subsidi sertifikasi ini dapat menjadi fondasi transformasi vokasi NTB. Bukan sekadar menambah angka lulusan bersertifikat, tetapi membangun generasi terampil yang mampu bersaing, beradaptasi, dan berkontribusi dalam peta ekonomi regional maupun nasional.
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Safari Ramadhan di NTB: Antara empati dan akuntabilitas
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Ujian perlindungan warga NTB di konflik Timur Tengah
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Mudik di NTB: Antara harga dan nyawa
Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Di atas air Batujai, NTB menguji arah pembangunan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
