Mataram (ANTARA) - Penerima bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertambah 4.806 menjadi total 35.932 keluarga penerima manfaat (KPM) menurut pejabat Dinas Sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin, mengatakan bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah keluarga sasaran BLT BBM bertambah 4.806 dari target awal sebanyak 31.126 KPM.
Ia mengatakan bahwa sampai hari ini BLT BBM tahap pertama senilai Rp300.000 per KPM sudah disalurkan kepada sekitar 89 persen sasaran.
"Sisanya, 3.971 KPM, masih dalam proses pencairan," katanya.
Sudirman menjelaskan bahwa sasaran BLT BBM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia.
"Jadi dalam proses penetapan sasaran dan pencairan kita tidak dilibatkan. Mungkin setelah pencairan selesai baru kita dilapori," katanya.
Kendati demikian, ia mengatakan, Dinas Sosial tetap memantau penyaluran bantuan di kantor-kantor cabang PT Pos Indonesia.
Menurut dia, sampai sekarang belum ada kendala dan masalah berarti dalam penyaluran BLT BBM dari pemerintah pusat.
"Sampai hari ini kami juga belum ada temuan kasus pelanggaran atau pemotongan terhadap bantuan yang diterima KPM. KPM menerima utuh BLT BBM sebesar Rp300 ribu dan Rp200 ribu untuk bantuan pangan non tunai," katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin, mengatakan bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah keluarga sasaran BLT BBM bertambah 4.806 dari target awal sebanyak 31.126 KPM.
Ia mengatakan bahwa sampai hari ini BLT BBM tahap pertama senilai Rp300.000 per KPM sudah disalurkan kepada sekitar 89 persen sasaran.
"Sisanya, 3.971 KPM, masih dalam proses pencairan," katanya.
Sudirman menjelaskan bahwa sasaran BLT BBM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia.
"Jadi dalam proses penetapan sasaran dan pencairan kita tidak dilibatkan. Mungkin setelah pencairan selesai baru kita dilapori," katanya.
Kendati demikian, ia mengatakan, Dinas Sosial tetap memantau penyaluran bantuan di kantor-kantor cabang PT Pos Indonesia.
Menurut dia, sampai sekarang belum ada kendala dan masalah berarti dalam penyaluran BLT BBM dari pemerintah pusat.
"Sampai hari ini kami juga belum ada temuan kasus pelanggaran atau pemotongan terhadap bantuan yang diterima KPM. KPM menerima utuh BLT BBM sebesar Rp300 ribu dan Rp200 ribu untuk bantuan pangan non tunai," katanya.