Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menerima bantuan sebesar Rp1,5 miliar untuk pemugaran 22 unit rumah kumuh di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jangkuk Kebun Sari, Kecamatan Ampenan.
Bantuan yang merupakan CSR (corporate social responsibility) PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero diterima secara simbolis oleh Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana melalui Direktur Keuangan PT SMF Bonai Subiakto disaksikan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTB Ika Sri Rezeki dan dilakukan penandatangan kerja sama di Mataram, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan, program pemugaran rumah kumuh menjadi program berkelanjutan di Kota Mataram.
"Terima kasih karena SMF telah menyalurkan CSR ke Kota Mataram untuk membantun percepatan penanganan rumah kumuh di Mataram," katanya.
Kota Mataram, lanjut Wali Kota, menjadi Ibu Kota Provinsi NTB, pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, sehingga tingkat urbanisasi di Mataram cukup tinggi.
"Itu menjadi tantangan kita dan konsekuensi-nya, terjadi titik-titik kantong kawasan kumuh pada wilayah tertentu yang terus kita intervensi secara bertahap," katanya.
Terkait dengan itu, Wali Kota sangat bersyukur mendapat bantuan CSR serta berbagai dukungan intervensi dari pemerintah pusat yang dilakukan di Kota Mataram sesuai harapan.
"Dengan keterbatasan kemampuan yang kita miliki, kami juga terus berusaha melakukan pengurangan-pengurangan rumah kumuh melalui program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH)," katanya.
Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram per Januari 2022, sisa RTLH di Kota Mataram tercatat sekitar 1.000 unit, dan tahun 2022 sudah dilakukan pemugaran sebanyak 85 unit.
Sementara Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTB Ika Sri Rezeki dalam kesempatan itu menambahkan, sebanyak 22 unit rumah yang akan dipugar tersebut merupakan program lanjutan penataan DAS Jangkuk bagian selatan di wilayah Kebun Sari, Kecamatan Ampenan.
Ketika dilakukan penataan DAS Jangkuk pada tahun 2020 dengan anggaran dari Kementerian PUPR sebesar Rp9 miliar, tersisa 22 unit rumah kumuh yang belum ditangani.
"Karena itulah, kita mencari dukungan dana untuk melakukan pemugaran rumah kumuh tersebut agar program penataan DAS Jangkuk di Kebun Sari bisa rampung," katanya.
Dikatakan, dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang bersumber dari CSR PT SMF tersebut, satu rumah diprediksi akan mendapat bantuan sekitar Rp70 juta.
"Rumah kumuh warga akan dibangun menjadi rumah layak huni dari nol. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2023," katanya.
Bantuan yang merupakan CSR (corporate social responsibility) PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero diterima secara simbolis oleh Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana melalui Direktur Keuangan PT SMF Bonai Subiakto disaksikan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTB Ika Sri Rezeki dan dilakukan penandatangan kerja sama di Mataram, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan, program pemugaran rumah kumuh menjadi program berkelanjutan di Kota Mataram.
"Terima kasih karena SMF telah menyalurkan CSR ke Kota Mataram untuk membantun percepatan penanganan rumah kumuh di Mataram," katanya.
Kota Mataram, lanjut Wali Kota, menjadi Ibu Kota Provinsi NTB, pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, sehingga tingkat urbanisasi di Mataram cukup tinggi.
"Itu menjadi tantangan kita dan konsekuensi-nya, terjadi titik-titik kantong kawasan kumuh pada wilayah tertentu yang terus kita intervensi secara bertahap," katanya.
Terkait dengan itu, Wali Kota sangat bersyukur mendapat bantuan CSR serta berbagai dukungan intervensi dari pemerintah pusat yang dilakukan di Kota Mataram sesuai harapan.
"Dengan keterbatasan kemampuan yang kita miliki, kami juga terus berusaha melakukan pengurangan-pengurangan rumah kumuh melalui program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH)," katanya.
Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram per Januari 2022, sisa RTLH di Kota Mataram tercatat sekitar 1.000 unit, dan tahun 2022 sudah dilakukan pemugaran sebanyak 85 unit.
Sementara Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTB Ika Sri Rezeki dalam kesempatan itu menambahkan, sebanyak 22 unit rumah yang akan dipugar tersebut merupakan program lanjutan penataan DAS Jangkuk bagian selatan di wilayah Kebun Sari, Kecamatan Ampenan.
Ketika dilakukan penataan DAS Jangkuk pada tahun 2020 dengan anggaran dari Kementerian PUPR sebesar Rp9 miliar, tersisa 22 unit rumah kumuh yang belum ditangani.
"Karena itulah, kita mencari dukungan dana untuk melakukan pemugaran rumah kumuh tersebut agar program penataan DAS Jangkuk di Kebun Sari bisa rampung," katanya.
Dikatakan, dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang bersumber dari CSR PT SMF tersebut, satu rumah diprediksi akan mendapat bantuan sekitar Rp70 juta.
"Rumah kumuh warga akan dibangun menjadi rumah layak huni dari nol. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2023," katanya.