Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristianti Puji Rahayu menyebut OJK rata-rata menyelenggarakan 1.000 program edukasi keuangan dalam setahun untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
“Pada 2020 sampai 2020, terdapat 1.700 kegiatan yang diselenggarakan OJK ditambah 367 kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen. Ini belum termasuk edukasi melalui iklan layanan masyarakat,” katanya dalam Konferensi pers daring, Selasa.
Ia merinci dari total 367 kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen, sebanyak 306 dilakukan secara daring, 38 langsung, dan 23 secara hybrid “Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan stake holder, termasuk kementerian dan lembaga. Ada program-program yang dikerjasamakan dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia yang sekali edukasi nisa menjangkau sampai 15 ribu orang,” katanya.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari menyebut pandemi COVID-19 mendorong akselerasi transformasi digital, termasuk dalam edukasi keuangan sehingga tingkat literasi keuangan meningkat dari 38,03 persen di 2019 menjadi 49,68 di 2022.
“Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022 menjadi salah satu faktor utama OJK dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun strategi kebijakan dan merancang produk jasa keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Baca juga: OJK sebut indeks inklusi dan literasi keuangan menurun 2022
Baca juga: OJK NTB mengedukasi 2.830 mahasiswa dan pelajar tentang pinjaman online
OJK akan berfokus menyasar pelajar, santri, masyarakat umum, penyandang disabilitas untuk ditingkatkan literasi keuangannya pada 2023 mendatang “Sementara sasaran prioritas inklusi keuangan adalah perempuan, pelajar, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), masyarakat di desa, dan peningkatan literasi keuangan untuk sektor keuangan syariah,” katanya.
Program edukasi keuangan juga akan ditambah untuk wilayah dengan tingkat literasi yang masih di bawah rata-rata nasional seperti Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Jambi, Papua, Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, Maluku, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Bengkulu.