Mataram (ANTARA) - Bantuan sosial yang dimaksudkan sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah disalurkan ke 85 persen dari 23.200 keluarga sasaran program bantuan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menurut data Dinas Sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin, mengatakan bahwa pada Kamis (24/11) bantuan kompensasi BBM sudah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui 50 kelurahan.
"Dari hasil evaluasi, terdapat sebanyak 3.480 KPM atau 15 persen dari sasaran belum menerima bansos BBM karena berbagai kendala itu," katanya.
Ia mengatakan bahwa bantuan bagi 15 persen sasaran belum bisa disalurkan karena beberapa hal, antara lain, warga penerima bantuan tidak bisa mengambil bantuan karena sudah berusia lanjut, sedang sakit, atau sedang berada di luar daerah.
"Untuk lansia dan warga yang sakit, petugas kami akan datang langsung ke rumahnya untuk serahkan bantuannya," katanya.
Dinas Sosial menargetkan penyaluran bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bisa dituntaskan pada 30 November 2022.
"Dua hari ini, kita akan turun ke KPM yang tidak datang karena sakit, tidak bisa jalan, dan keluarganya yang masih di luar daerah," kata Sudirman.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota menyalurkan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM berupa uang tunai Rp150.000 per keluarga kepada 23.200 KPM di enam kecamatan di Kota Mataram.
Menurut dia, Pemerintah Kota Mataram menggunakan Rp3,4 miliar lebih dari dana transfer umum untuk memberikan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM kepada total 23.200 keluarga.
Pemerintah menerapkan prinsip 4T atau tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat waktu dalam menyalurkan bantuan sosial bagi warga.
"Alhamdulillah, proses pendistribusian lancar karena persiapan yang kita lakukan matang sebelum bantuan disalurkan," kata Sudirman.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Sudirman di Mataram, Senin, mengatakan bahwa pada Kamis (24/11) bantuan kompensasi BBM sudah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui 50 kelurahan.
"Dari hasil evaluasi, terdapat sebanyak 3.480 KPM atau 15 persen dari sasaran belum menerima bansos BBM karena berbagai kendala itu," katanya.
Ia mengatakan bahwa bantuan bagi 15 persen sasaran belum bisa disalurkan karena beberapa hal, antara lain, warga penerima bantuan tidak bisa mengambil bantuan karena sudah berusia lanjut, sedang sakit, atau sedang berada di luar daerah.
"Untuk lansia dan warga yang sakit, petugas kami akan datang langsung ke rumahnya untuk serahkan bantuannya," katanya.
Dinas Sosial menargetkan penyaluran bantuan kompensasi kenaikan harga BBM bisa dituntaskan pada 30 November 2022.
"Dua hari ini, kita akan turun ke KPM yang tidak datang karena sakit, tidak bisa jalan, dan keluarganya yang masih di luar daerah," kata Sudirman.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota menyalurkan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM berupa uang tunai Rp150.000 per keluarga kepada 23.200 KPM di enam kecamatan di Kota Mataram.
Menurut dia, Pemerintah Kota Mataram menggunakan Rp3,4 miliar lebih dari dana transfer umum untuk memberikan bantuan kompensasi kenaikan harga BBM kepada total 23.200 keluarga.
Pemerintah menerapkan prinsip 4T atau tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat waktu dalam menyalurkan bantuan sosial bagi warga.
"Alhamdulillah, proses pendistribusian lancar karena persiapan yang kita lakukan matang sebelum bantuan disalurkan," kata Sudirman.