Mataram, (Antara Mataram) - Wakil Menteri Negara (Wamen) Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin, mengunjungi proyek adaptasi perubahan iklim yang didukung oleh Badan Pangan Dunia (WFP) di Nusa Tenggara Barat.
"Proyek tersebut dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam di Kabupaten Lombok Tengah," katanya ketika berkunjung ke proyek konservasi daerah aliran sungai di Desa Tanah Beak, Lombok Tengah, Senin.
Ia mengatakan, bersama Pemprov NTB serta Pemkab Lombok Tengah, WFP telah merancang dan menerapkan program Padat Karya Pangan, yakni program yang dirancang untuk membantu masyarakat membangun infrastruktur vital guna melindungi diri dan persediaan makanan mereka dari dampak perubahan iklim.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama dengan WFP di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi seperti di NTB, sebagai salah satu provinsi yang rentan terhadap perubahan iklim"katanya.
Menurit dia program-program yang dilaksanakan oleh Pemprov NTB bersama dengan mitra utama WFP, membangun ketahanan masyarakat khususnya di kelompok masyarakat yang paling miskin dan paling rentan, yakni petani kecil, perempuan dan anak-anak.
Dia mengatakan, mayoritas keluarga pedesaan di NTB saat ini masih mengandalkan pertanian skala kecil dengan sistem irigasi menggunakan air hujan atau sawah tadah hujan.
Risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrim diperkirakan memiliki efek negatif terhadap kehidupan masyarakat NTB, membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman kekurangan pangan.
Pada 2012, program Padat Karya Pangan/Food-For-Aset WFP di NTB membantu masyarakat menanam sekitar 2,9 juta pohon bakau dan bibit pohon lainnya.
Selain itu, katanya, lebih dari 650 petani dan nelayan mendapat pelatihan untuk membantu mereka lebih menjaga hampir 1.250 hektar lahan pesisir dan lahan kritis lainnya.
Selain berupaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan/bencana, katanya, Program Padat Karya Pangan/Food-For-Aset WFP juga memberikan insentif bantuan pangan jangka pendek untuk 11.000 rumah tangga miskin, dan mendukung kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan.
"Kami sangat senang bisa melaksanakan program dengan sistem inovatif dengan solusi jangka panjang yang berkelanjutan, yang dilaksanakan WFP bersama dengan Pemerintah Indonesia ," kata Perwakilan WFP Indonesia Coco Ushiyama.
"Kami memuji kemitraan yang kuat dan dukungan pro-aktif pemerintah daerah dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim pada masyarakat yang berjuang untuk mengamankan asupan makanan dan nutrisi yang tepat." katanya.
Pada awal 2012, Pemerintah NTB meluncurkan Rencana Aksi Provinsi Pangan dan Gizi, yang menekankan pentingnya keamanan pangan dan pemantauan gizi, serta alat analisis berbasis bukti untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan program jaring pengaman
sosial di tingkat provinsi dan kabupaten .
Penyusunan dan pengembangan Rencana Aksi NTB dikoordinasikan oleh Bappeda NTB dan didukung oleh WFP, bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat dan mitra lainnya.
Bersama dengan WFP, Pemerintah Provinsi NTB juga telah mengembangkan Strategi Provinsi dan Rencana Aksi Ketahanan Pangan dalam mengantisipasi perubahan iklim, menganalisa risiko iklim serta dampak potensial yang ditimbulkan terhadap kondisi ketahanan pangan di provinsi tersebut.(*)
"Proyek tersebut dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam di Kabupaten Lombok Tengah," katanya ketika berkunjung ke proyek konservasi daerah aliran sungai di Desa Tanah Beak, Lombok Tengah, Senin.
Ia mengatakan, bersama Pemprov NTB serta Pemkab Lombok Tengah, WFP telah merancang dan menerapkan program Padat Karya Pangan, yakni program yang dirancang untuk membantu masyarakat membangun infrastruktur vital guna melindungi diri dan persediaan makanan mereka dari dampak perubahan iklim.
"Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama dengan WFP di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi seperti di NTB, sebagai salah satu provinsi yang rentan terhadap perubahan iklim"katanya.
Menurit dia program-program yang dilaksanakan oleh Pemprov NTB bersama dengan mitra utama WFP, membangun ketahanan masyarakat khususnya di kelompok masyarakat yang paling miskin dan paling rentan, yakni petani kecil, perempuan dan anak-anak.
Dia mengatakan, mayoritas keluarga pedesaan di NTB saat ini masih mengandalkan pertanian skala kecil dengan sistem irigasi menggunakan air hujan atau sawah tadah hujan.
Risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrim diperkirakan memiliki efek negatif terhadap kehidupan masyarakat NTB, membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman kekurangan pangan.
Pada 2012, program Padat Karya Pangan/Food-For-Aset WFP di NTB membantu masyarakat menanam sekitar 2,9 juta pohon bakau dan bibit pohon lainnya.
Selain itu, katanya, lebih dari 650 petani dan nelayan mendapat pelatihan untuk membantu mereka lebih menjaga hampir 1.250 hektar lahan pesisir dan lahan kritis lainnya.
Selain berupaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan/bencana, katanya, Program Padat Karya Pangan/Food-For-Aset WFP juga memberikan insentif bantuan pangan jangka pendek untuk 11.000 rumah tangga miskin, dan mendukung kesempatan mendapatkan tambahan pendapatan.
"Kami sangat senang bisa melaksanakan program dengan sistem inovatif dengan solusi jangka panjang yang berkelanjutan, yang dilaksanakan WFP bersama dengan Pemerintah Indonesia ," kata Perwakilan WFP Indonesia Coco Ushiyama.
"Kami memuji kemitraan yang kuat dan dukungan pro-aktif pemerintah daerah dalam mengatasi dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim pada masyarakat yang berjuang untuk mengamankan asupan makanan dan nutrisi yang tepat." katanya.
Pada awal 2012, Pemerintah NTB meluncurkan Rencana Aksi Provinsi Pangan dan Gizi, yang menekankan pentingnya keamanan pangan dan pemantauan gizi, serta alat analisis berbasis bukti untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan program jaring pengaman
sosial di tingkat provinsi dan kabupaten .
Penyusunan dan pengembangan Rencana Aksi NTB dikoordinasikan oleh Bappeda NTB dan didukung oleh WFP, bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat dan mitra lainnya.
Bersama dengan WFP, Pemerintah Provinsi NTB juga telah mengembangkan Strategi Provinsi dan Rencana Aksi Ketahanan Pangan dalam mengantisipasi perubahan iklim, menganalisa risiko iklim serta dampak potensial yang ditimbulkan terhadap kondisi ketahanan pangan di provinsi tersebut.(*)