Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu mengatakan alokasi dana APBD yang rendah untuk penanggulangan penyakit-penyakit tropis menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengatasi penyakit kusta.
"Tantangan utama adalah alokasi anggaran di daerah masih rendah," kata Maxi Rein Rondonuwu dalam Lokakarya Nasional Dalam Rangka Memperingati Hari NTDs 2023 di Jakarta, Senin.
Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya terus berjuang melakukan revisi-revisi guna mengalokasikan tambahan anggaran untuk penanggulangan penyakit-penyakit tropis yang terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs). "Jadi saya kira teman-teman di daerah biar advokasi kita ke pimpinan, mulai dari pemerhati kusta, pemerintah daerah atau Bappeda ke DPR itu penting sehingga ada alokasi dari APBD (untuk penanggulangan NTDs termasuk kusta)," kata Maxi.
Ia menambahkan dalam strategi penanggulangan penyakit kusta, Kementerian Kesehatan tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan harus dilakukan penguatan advokasi dan koordinasi lintas sektor.
Baca juga: Pemkab Lombok Utara mengelola APBD 2023 senilai Rp966,56 miliar
Baca juga: Riau Islands ranks first in APBD spending realization
"Kementerian Kesehatan tidak sendiri, harus punya dukungan apalagi untuk penanggulangan penyakit kusta. Karena itu, penguatan advokasi, koordinasi lintas program dan lintas sektor masih kami harapkan," kata Maxi.
Indonesia masuk dalam tiga negara penyumbang kasus kusta tertinggi di dunia, selain Brasil dan India. Di Indonesia sendiri, prevalensi kusta sudah di bawah target, yaitu kurang dari satu per 10.000 penduduk. "Tapi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa masih ada 7 provinsi dan 118 kabupaten/kota yang belum eliminasi kusta, yang artinya prevalensi-nya masih lebih dari satu di antara 10.000 penduduk," jelas Maxi.
"Tantangan utama adalah alokasi anggaran di daerah masih rendah," kata Maxi Rein Rondonuwu dalam Lokakarya Nasional Dalam Rangka Memperingati Hari NTDs 2023 di Jakarta, Senin.
Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, pihaknya terus berjuang melakukan revisi-revisi guna mengalokasikan tambahan anggaran untuk penanggulangan penyakit-penyakit tropis yang terabaikan atau Neglected Tropical Diseases (NTDs). "Jadi saya kira teman-teman di daerah biar advokasi kita ke pimpinan, mulai dari pemerhati kusta, pemerintah daerah atau Bappeda ke DPR itu penting sehingga ada alokasi dari APBD (untuk penanggulangan NTDs termasuk kusta)," kata Maxi.
Ia menambahkan dalam strategi penanggulangan penyakit kusta, Kementerian Kesehatan tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan harus dilakukan penguatan advokasi dan koordinasi lintas sektor.
Baca juga: Pemkab Lombok Utara mengelola APBD 2023 senilai Rp966,56 miliar
Baca juga: Riau Islands ranks first in APBD spending realization
"Kementerian Kesehatan tidak sendiri, harus punya dukungan apalagi untuk penanggulangan penyakit kusta. Karena itu, penguatan advokasi, koordinasi lintas program dan lintas sektor masih kami harapkan," kata Maxi.
Indonesia masuk dalam tiga negara penyumbang kasus kusta tertinggi di dunia, selain Brasil dan India. Di Indonesia sendiri, prevalensi kusta sudah di bawah target, yaitu kurang dari satu per 10.000 penduduk. "Tapi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa masih ada 7 provinsi dan 118 kabupaten/kota yang belum eliminasi kusta, yang artinya prevalensi-nya masih lebih dari satu di antara 10.000 penduduk," jelas Maxi.