Kupang (ANTARA) - Pengamat ekonomi Dr Thomas Ola Langoday berharap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sebesar Rp34 triliun di 2023 mampu mengentaskan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"NTT ini wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi masyarakat miskin masih di atas 20 persen sehingga dengan kucuran dana APBN yang besar mencapai Rp34 triliun di tahun ini dapat menurunkan angka kemiskinan," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan APBN perlu dimanfaatkan secara optimal termasuk untuk menekan laju inflasi di NTT yang hingga akhir 2022 tercatat mencapai 6,6 persen atau lebih tinggi dari kondisi nasional 5,4 persen. Inflasi yang tinggi, kata dia, di satu sisi bisa menguntungkan para pebisnis atau pengusaha, tetapi di sisi lain pasti merugikan masyarakat atau konsumen.
Langoday mengatakan inflasi yang terjadi secara musiman masih menjadi keluhan yang membutuhkan penanganan serius seperti adanya kenaikan harga secara tiba-tiba pada komoditi tertentu seperti cabai, bawang, dan lainnya. Oleh karena itu, kata dia, klaster-klaster ekonomi produktif harus diperkuat dengan dukungan APBN yang begitu besar. "Kalau kita bisa membangun perkebunan bawang, cabai, yang begitu besar sehingga sumber pasokan ada di NTT, maka akan berdampak signifikan menekan inflasi," katanya.
Baca juga: Negara gunakan APBN bantu UMKM mengakses pembiayaan
Baca juga: Kemenkeu mencatat pendapatan negara di NTT 2022 Rp3,58 triliun
Lebih lanjut, mantan Bupati Lembata itu mendorong adanya perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi anggaran yang semakin baik dalam pemanfaatan APBN di NTT. Selain itu, kata dia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara memadai agar APBN dapat terserap secara optimal seperti dalam hal pemanfaatan anggaran Dana Desa dengan rata-rata lebih dari Rp1 miliar per desa.
"Yang kita butuhkan adalah APBN itu terserap habis 100 persen karena itu lah yang menyentuh pelayanan publik, kebutuhan masyarakat yang ada di desa-desa sehingga angka kemiskinan bisa ditekan," katanya.
"NTT ini wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi masyarakat miskin masih di atas 20 persen sehingga dengan kucuran dana APBN yang besar mencapai Rp34 triliun di tahun ini dapat menurunkan angka kemiskinan," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Jumat.
Ia mengatakan APBN perlu dimanfaatkan secara optimal termasuk untuk menekan laju inflasi di NTT yang hingga akhir 2022 tercatat mencapai 6,6 persen atau lebih tinggi dari kondisi nasional 5,4 persen. Inflasi yang tinggi, kata dia, di satu sisi bisa menguntungkan para pebisnis atau pengusaha, tetapi di sisi lain pasti merugikan masyarakat atau konsumen.
Langoday mengatakan inflasi yang terjadi secara musiman masih menjadi keluhan yang membutuhkan penanganan serius seperti adanya kenaikan harga secara tiba-tiba pada komoditi tertentu seperti cabai, bawang, dan lainnya. Oleh karena itu, kata dia, klaster-klaster ekonomi produktif harus diperkuat dengan dukungan APBN yang begitu besar. "Kalau kita bisa membangun perkebunan bawang, cabai, yang begitu besar sehingga sumber pasokan ada di NTT, maka akan berdampak signifikan menekan inflasi," katanya.
Baca juga: Negara gunakan APBN bantu UMKM mengakses pembiayaan
Baca juga: Kemenkeu mencatat pendapatan negara di NTT 2022 Rp3,58 triliun
Lebih lanjut, mantan Bupati Lembata itu mendorong adanya perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi anggaran yang semakin baik dalam pemanfaatan APBN di NTT. Selain itu, kata dia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara memadai agar APBN dapat terserap secara optimal seperti dalam hal pemanfaatan anggaran Dana Desa dengan rata-rata lebih dari Rp1 miliar per desa.
"Yang kita butuhkan adalah APBN itu terserap habis 100 persen karena itu lah yang menyentuh pelayanan publik, kebutuhan masyarakat yang ada di desa-desa sehingga angka kemiskinan bisa ditekan," katanya.