Jakarta (ANTARA) -
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino berharap perluasan lapangan kerja menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Hal itu merupakan aspirasi warga Jakarta yang selalu terungkapkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tiap tahun mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2022 mencapai 410.585 jiwa.
"Aspirasi ini lahir dari bawah ke atas, mulai dari forum musrenbang tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Tentu hal ini yang perlu kita kawal, yang menjadi problem dari masyarakat Jakarta," ujar Wibi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Wibi meminta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta mempersiapkan calon tenaga kerja yang kompeten dengan memperbesar kuota program pelatihan kewirausahaan sesuai keahliannya.
Menurut Wibi, selain siap bekerja, warga DKI Jakarta yang telah mendapat pelatihan diharapkan juga mampu membuka lapangan kerja baru. "Kita akan dorong supaya dukungan Pemprov DKI terhadap UMKM di tingkat RT/RW lebih besar lagi," tuturnya.
Baca juga: DPRD NTB: Infrastruktur dan air bersih dominan jadi keluhan saat reses
Baca juga: Pimpinan DPRD Banten dorong pembangunan gedung kesenian
"Aspirasi ini lahir dari bawah ke atas, mulai dari forum musrenbang tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Tentu hal ini yang perlu kita kawal, yang menjadi problem dari masyarakat Jakarta," ujar Wibi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Wibi meminta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta mempersiapkan calon tenaga kerja yang kompeten dengan memperbesar kuota program pelatihan kewirausahaan sesuai keahliannya.
Menurut Wibi, selain siap bekerja, warga DKI Jakarta yang telah mendapat pelatihan diharapkan juga mampu membuka lapangan kerja baru. "Kita akan dorong supaya dukungan Pemprov DKI terhadap UMKM di tingkat RT/RW lebih besar lagi," tuturnya.
Baca juga: DPRD NTB: Infrastruktur dan air bersih dominan jadi keluhan saat reses
Baca juga: Pimpinan DPRD Banten dorong pembangunan gedung kesenian
Sebelumnya, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana mengatakan, jumlah warga miskin ekstrem di Ibu Kota tercatat sebanyak 95 ribu jiwa atau 0,89 persen per Maret 2022. Angka kemiskinan ekstrem ini meningkat dari 0,6 persen menjadi 0,89 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
"Posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta 2022 mencapai 0,89 persen," kata dia usai menghadiri Rapat Terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 30 Januari 2023. Pada periode sebelumnya, Maret 2021, angka kemiskinan ekstrem di Jakarta menyentuh 0,6 persen. Kondisi ini mirip dengan yang terjadi di Bali. Namun, secara jumlah, kondisi kemiskinan di Jakarta dalam posisi "hard rock'. "Dalam arti memang kemiskinannya sudah di kerak-keraknya," kata dia. Dengan begitu, kondisi kemiskinan ini sangat mudah naik ataupun turun.
"Posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta 2022 mencapai 0,89 persen," kata dia usai menghadiri Rapat Terbatas di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 30 Januari 2023. Pada periode sebelumnya, Maret 2021, angka kemiskinan ekstrem di Jakarta menyentuh 0,6 persen. Kondisi ini mirip dengan yang terjadi di Bali. Namun, secara jumlah, kondisi kemiskinan di Jakarta dalam posisi "hard rock'. "Dalam arti memang kemiskinannya sudah di kerak-keraknya," kata dia. Dengan begitu, kondisi kemiskinan ini sangat mudah naik ataupun turun.