Mataram (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Nusa Tenggara Barat menyebutkan jumlah potensi pemilih pemula di wilayah itu pada Pemilu 2024 mencapai 94.557 orang.
"Angka tersebut dilihat dari umur 16 tahun pada 2023. Data tersebut dilihat dari data pelajar yang ada di 10 kabupaten kota yang baru berusia 16 tahun. Angkanya itu ada 94.557," kata Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia di Mataram, Rabu.
Untuk rinciannya di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 11.545 pelajar, Lombok Tengah 18.104, Lombok Timur 23.347, Kabupaten Sumbawa 8.619, Dompu sebanyak 5.367, Bima 10.020 orang, Sumbawa Barat sebanyak 2.592, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 4.315, Kota Mataram 7.747 dan Kota Bima sebanyak 2.901 orang.
Ia menyampaikan saat ini pihaknya tengah fokus menggencarkan perekaman e-KTP. Meski belum memasuki usia 17 tahun namun perekaman sudah bisa dilakukan. Percetakan e-KTP nya dilakukan nanti ketika sudah memasuki 17 tahun genap.
Untuk fokus perekaman yang sedang berlangsung saat ini menyasar sekolah-sekolah baik yang negeri maupun yang swasta. Sekolah swasta, madrasah-madrasah di Pondok Pesantren, Dukcapil berkoordinasi dengan Kementerian Agama di kabupaten dan kota.
"Program rekaman e-KTP pelajar sedang dan sudah dilakukan. Tentunya menyesuaikan dengan fasilitas alat. Prinsipnya "goes to school," ujar mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini.
Aulia mengatakan bagi kaca mata penyelenggara Pemilu yang boleh melakukan pencoblosan itu ketika genap usia 17 tahun. Namun demikian terlepas dari itu prinsipnya bagaimana mendorong masyarakat supaya memiliki identitas.
Kepemilikan identitas menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk memudahkan semua urusan masyarakat. Untuk mendukung perekaman itu di sejumlah kecamatan telah tersedia alat rekam sehingga mereka yang langsung ikut serta membantu perekaman tersebut.
Namun demikian ia mengakui perekaman pelajar belum maksimal dilakukan. Hal ini terbentur dengan ketersediaan alat rekam yang ada di kabupaten dan kota.
"Memang belum maksimal. Makanya kita turun "goes to school" juga," katanya.
Selain fokus pada perekaman tingkat pelajar, pihaknya juga fokus melakukan perekaman kepada disabilitas melalui layanan khusus di sejumlah daerah. Di Lombok Timur terdapat di Layanan Tuak Manis, di Lombok Barat dilakukan atas permintaan desa dan kelurahan atau pihak pemerhati.
"Layanan ke lembaga pemasyarakatan dan kepada anak-anak yang dua kewarganegaraan juga sedang kita lakukan," ungkapnya.
Secara umum, pihaknya mengimbau kepada desa maupun kelurahan yang banyak warganya belum melakukan rekaman e-KTP supaya dapat berkoordinasi dengan kabupaten Kota setempat.
"Kita segera kita informasikan ke kelurahan atau desa untuk segera kita proses perekaman-nya," katanya.
"Angka tersebut dilihat dari umur 16 tahun pada 2023. Data tersebut dilihat dari data pelajar yang ada di 10 kabupaten kota yang baru berusia 16 tahun. Angkanya itu ada 94.557," kata Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia di Mataram, Rabu.
Untuk rinciannya di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 11.545 pelajar, Lombok Tengah 18.104, Lombok Timur 23.347, Kabupaten Sumbawa 8.619, Dompu sebanyak 5.367, Bima 10.020 orang, Sumbawa Barat sebanyak 2.592, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 4.315, Kota Mataram 7.747 dan Kota Bima sebanyak 2.901 orang.
Ia menyampaikan saat ini pihaknya tengah fokus menggencarkan perekaman e-KTP. Meski belum memasuki usia 17 tahun namun perekaman sudah bisa dilakukan. Percetakan e-KTP nya dilakukan nanti ketika sudah memasuki 17 tahun genap.
Untuk fokus perekaman yang sedang berlangsung saat ini menyasar sekolah-sekolah baik yang negeri maupun yang swasta. Sekolah swasta, madrasah-madrasah di Pondok Pesantren, Dukcapil berkoordinasi dengan Kementerian Agama di kabupaten dan kota.
"Program rekaman e-KTP pelajar sedang dan sudah dilakukan. Tentunya menyesuaikan dengan fasilitas alat. Prinsipnya "goes to school," ujar mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini.
Aulia mengatakan bagi kaca mata penyelenggara Pemilu yang boleh melakukan pencoblosan itu ketika genap usia 17 tahun. Namun demikian terlepas dari itu prinsipnya bagaimana mendorong masyarakat supaya memiliki identitas.
Kepemilikan identitas menjadi kebutuhan utama masyarakat untuk memudahkan semua urusan masyarakat. Untuk mendukung perekaman itu di sejumlah kecamatan telah tersedia alat rekam sehingga mereka yang langsung ikut serta membantu perekaman tersebut.
Namun demikian ia mengakui perekaman pelajar belum maksimal dilakukan. Hal ini terbentur dengan ketersediaan alat rekam yang ada di kabupaten dan kota.
"Memang belum maksimal. Makanya kita turun "goes to school" juga," katanya.
Selain fokus pada perekaman tingkat pelajar, pihaknya juga fokus melakukan perekaman kepada disabilitas melalui layanan khusus di sejumlah daerah. Di Lombok Timur terdapat di Layanan Tuak Manis, di Lombok Barat dilakukan atas permintaan desa dan kelurahan atau pihak pemerhati.
"Layanan ke lembaga pemasyarakatan dan kepada anak-anak yang dua kewarganegaraan juga sedang kita lakukan," ungkapnya.
Secara umum, pihaknya mengimbau kepada desa maupun kelurahan yang banyak warganya belum melakukan rekaman e-KTP supaya dapat berkoordinasi dengan kabupaten Kota setempat.
"Kita segera kita informasikan ke kelurahan atau desa untuk segera kita proses perekaman-nya," katanya.