Jakarta (ANTARA) -
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji bagi jamaah asal Indonesia. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Bamsoet menyampaikan hal itu kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amodi.
"Dengan penambahan kuota haji, diharapkan dapat memangkas masa tunggu keberangkatan haji Indonesia dari yang saat ini rata-rata 20 hingga 30 tahun agar bisa menjadi di bawah 10 tahun," kata Bamsoet. Bamsoet menyampaikan hal itu usai menerima kedatangan Faisal Abdullah H. Amodi di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, penambahan kuota haji itu diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 238 juta jiwa atau sekitar 12,5 persen dari penduduk muslim dunia.
Meskipun demikian, dia tetap mengapresiasi langkah Kerajaan Arab Saudi yang memberikan perhatian besar terhadap Indonesia. Perhatian itu salah satunya terbukti pada tahun 2023, di mana kuota haji untuk jamaah asal Indonesia mencapai 221.000 orang atau terbesar di dunia.
Bamsoet juga mendorong pembangunan Indonesian House di Mekkah, Arab Saudi, yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo, digunakan sebagai kompleks apartemen atau tempat tinggal jamaah haji atau umrah asal Indonesia. Hal itu bisa segera terealisasi dengan dukungan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Lahan yang diberikan oleh Arab Saudi untuk pembangunan Indonesian House itu berupa hak sewa selama 99 tahun.
"Namun, terdapat peraturan dari Arab Saudi yang memberikan kewenangan Pemerintah (Royal Commission for Makkah and Holy Sites/RCMC) untuk dapat mengambil lahan tersebut sewaktu-waktu; sehingga belum dapat menjamin kepastian bahwa dalam kurun waktu 99 tahun, lahan tersebut digunakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas hal ini," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet menyampaikan selain kerja sama di bidang haji, Indonesia dan Arab Saudi juga memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan.
Baca juga: Wapres harap tambahan kuota haji dari Arab Saudi
Baca juga: Tahun ini kuota haji Mataram kembali normal
"Salah satunya dengan mempermudah akses masuk produk-produk Indonesia ke Arab Saudi, terutama produk halal. Beberapa perusahaan Indonesia telah mendaftarkan produk mereka ke Saudi Food and Drugs Authority (SFDA), namun hingga sekarang SFDA belum memberikan persetujuan," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap Faisal Abdullah H. Amodi dapat membantu Indonesia mendapatkan persetujuan SFDA itu, khususnya untuk produk perikanan yang dibutuhkan jamaah haji asal Indonesia. Selain itu, Arab Saudi juga dapat berinvestasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
"Dengan penambahan kuota haji, diharapkan dapat memangkas masa tunggu keberangkatan haji Indonesia dari yang saat ini rata-rata 20 hingga 30 tahun agar bisa menjadi di bawah 10 tahun," kata Bamsoet. Bamsoet menyampaikan hal itu usai menerima kedatangan Faisal Abdullah H. Amodi di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, penambahan kuota haji itu diperlukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni mencapai 238 juta jiwa atau sekitar 12,5 persen dari penduduk muslim dunia.
Meskipun demikian, dia tetap mengapresiasi langkah Kerajaan Arab Saudi yang memberikan perhatian besar terhadap Indonesia. Perhatian itu salah satunya terbukti pada tahun 2023, di mana kuota haji untuk jamaah asal Indonesia mencapai 221.000 orang atau terbesar di dunia.
Bamsoet juga mendorong pembangunan Indonesian House di Mekkah, Arab Saudi, yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo, digunakan sebagai kompleks apartemen atau tempat tinggal jamaah haji atau umrah asal Indonesia. Hal itu bisa segera terealisasi dengan dukungan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Lahan yang diberikan oleh Arab Saudi untuk pembangunan Indonesian House itu berupa hak sewa selama 99 tahun.
"Namun, terdapat peraturan dari Arab Saudi yang memberikan kewenangan Pemerintah (Royal Commission for Makkah and Holy Sites/RCMC) untuk dapat mengambil lahan tersebut sewaktu-waktu; sehingga belum dapat menjamin kepastian bahwa dalam kurun waktu 99 tahun, lahan tersebut digunakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas hal ini," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet menyampaikan selain kerja sama di bidang haji, Indonesia dan Arab Saudi juga memiliki banyak peluang untuk meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan.
Baca juga: Wapres harap tambahan kuota haji dari Arab Saudi
Baca juga: Tahun ini kuota haji Mataram kembali normal
"Salah satunya dengan mempermudah akses masuk produk-produk Indonesia ke Arab Saudi, terutama produk halal. Beberapa perusahaan Indonesia telah mendaftarkan produk mereka ke Saudi Food and Drugs Authority (SFDA), namun hingga sekarang SFDA belum memberikan persetujuan," ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap Faisal Abdullah H. Amodi dapat membantu Indonesia mendapatkan persetujuan SFDA itu, khususnya untuk produk perikanan yang dibutuhkan jamaah haji asal Indonesia. Selain itu, Arab Saudi juga dapat berinvestasi pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.