Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkolaborasi meluncurkan aplikasi Pusat Informasi Layanan Aduan Siber dan Persandian (PILAR) untuk mengantisipasi ancaman siber.
Aplikasi bernama PILAR Persandian ini secara resmi diluncurkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman dan Plt Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Hasto Prastowo di Makassar, Selasa.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman mengatakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bersama BSSN telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan keamanan siber diantaranya kegiatan literasi budaya keamanan siber.
"Selain itu juga dilakukan penguatan terhadap penjaminan keamanan informasi milik pemerintah daerah, yang dilakukan melalui layanan aduan siber dan sandi, serta implementasi sertifikat elektronik yang terintegrasi dengan sistem layanan publik," urai Andi Sudirman.
PILAR Persandian Pemprov Sulsel ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sering disebut SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
Semakin masifnya penerapan SPBE pada masing-masing instansi dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai unit terkecil di sebuah wilayah yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.
Namun hal tersebut membuka celah kerawanan dan potensi ancaman terhadap keamanan informasi yang tidak hanya dari segi kerahasiaan, tetapi juga dari segi keutuhan, keaslian, ketersediaan dan anti penyangkalan.
Baca juga: Kemenkes memastikan keamanan data pengguna aplikasi Satu Sehat
Baca juga: Anomali trafik terbanyak di sektor administrasi pemerintahan
Plt Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Hasto Prastowo menyebutkan, masalah keamanan tidak bisa berdiri sendiri termasuk di bidang siber sehingga dibutuhkan kolaborasi. "Kami menyadari dinas Kominfo perintah daerah merupakan mitra penting untuk BSSN terutama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan siber di Indonesia," ujar dia.
Peluncuran aplikasi PILAR Persandian dan Penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dihadiri oleh Muh Arifin Nur, Sekda Kota Parepare, Iwan Asaad, Sekda Kabupaten Jeneponto, Sigit Kurniawan, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Utama BSSN, Andi Makkaraka, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kabupaten Soppeng, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulsel, Para Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian / Kepala Dinas Persandian Dan Statistik Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan, Para Pejabat Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian Se-Sulawesi Selatan.
Aplikasi bernama PILAR Persandian ini secara resmi diluncurkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman dan Plt Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Hasto Prastowo di Makassar, Selasa.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman mengatakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian bersama BSSN telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan keamanan siber diantaranya kegiatan literasi budaya keamanan siber.
"Selain itu juga dilakukan penguatan terhadap penjaminan keamanan informasi milik pemerintah daerah, yang dilakukan melalui layanan aduan siber dan sandi, serta implementasi sertifikat elektronik yang terintegrasi dengan sistem layanan publik," urai Andi Sudirman.
PILAR Persandian Pemprov Sulsel ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sering disebut SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
Semakin masifnya penerapan SPBE pada masing-masing instansi dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai unit terkecil di sebuah wilayah yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara optimal.
Namun hal tersebut membuka celah kerawanan dan potensi ancaman terhadap keamanan informasi yang tidak hanya dari segi kerahasiaan, tetapi juga dari segi keutuhan, keaslian, ketersediaan dan anti penyangkalan.
Baca juga: Kemenkes memastikan keamanan data pengguna aplikasi Satu Sehat
Baca juga: Anomali trafik terbanyak di sektor administrasi pemerintahan
Plt Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Hasto Prastowo menyebutkan, masalah keamanan tidak bisa berdiri sendiri termasuk di bidang siber sehingga dibutuhkan kolaborasi. "Kami menyadari dinas Kominfo perintah daerah merupakan mitra penting untuk BSSN terutama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan siber di Indonesia," ujar dia.
Peluncuran aplikasi PILAR Persandian dan Penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dihadiri oleh Muh Arifin Nur, Sekda Kota Parepare, Iwan Asaad, Sekda Kabupaten Jeneponto, Sigit Kurniawan, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Utama BSSN, Andi Makkaraka, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kabupaten Soppeng, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sulsel, Para Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian / Kepala Dinas Persandian Dan Statistik Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan, Para Pejabat Pengelola Keamanan Informasi dan Persandian Se-Sulawesi Selatan.